Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam Tolak Peta Laut China Selatan Terbaru dari China

BEIJING, KOMPAS.com - Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan telah menolak peta Laut China Selatan terbaru yang dikeluarkan China pada Senin (28/8/2023).

Peta terbaru tersebut menunjukkan garis putus-putus berbentuk U, yang menutupi sekitar 90 persen Laut China Selatan.

Sebagai jalur perdagangan utama senilai lebih dari 3 triliun dollar AS setiap tahunnya, Laut China Selatan telah menjadi sengketa bagi banyak negara. 

Filipina pada Kamis (31/8/2023), meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional serta keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Sementara itu, Malaysia mengatakan, telah mengajukan protes diplomatik atas peta China tersebut.

China mengatakan bahwa garis tersebut didasarkan pada peta historisnya. Tidak segera jelas apakah peta terbaru itu menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah Laut China Selatan. 

Garis berbentuk U milik China melingkar sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

"Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi yang diklaim oleh China atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Filipina, dikutip dari Reuters.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan mengatakan, peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas "Negeri Jiran", yang juga memandang Laut China Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif.

Peta tersebut berbeda dengan versi yang lebih sempit yang diserahkan oleh China kepada PBB pada 2009 tentang Laut China Selatan yang mencakup apa yang disebut "sembilan garis putus-putus atau nine-dash line".

Peta baru Laut China Selatan ini memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan memiliki garis dengan 10 garis putus-putus yang mencakup Taiwan yang diperintah secara demokratis, mirip dengan peta China tahun 1948. China juga menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke-10 pada tahun 2013.

Ketika ditanya tentang peta terbaru yang dikeluarkan China, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Jeff Liu, mengatakan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat China.

"Tidak peduli bagaimana pemerintah China memutarbalikkan posisinya atas kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami," katanya dalam sebuah konferensi pers.

Pada Kamis kemarin, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, bahwa klaim China berdasarkan peta tersebut tidak memiliki nilai dan melanggar hukum Vietnam dan hukum internasional.

"Vietnam dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang didasarkan pada garis putus-putus," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, dalam sebuah pernyataan, mengacu pada Laut China Selatan.

Secara terpisah, Hang mengatakan bahwa pihak berwenang Vietnam sedang berusaha untuk mengklarifikasi tuduhan oleh nelayan Vietnam bahwa sebuah kapal China menyerang kapal nelayan mereka dengan meriam air pada awal pekan ini di Laut China Selatan, melukai dua dari mereka.

"Vietnam menentang penggunaan kekuatan terhadap kapal-kapal nelayan Vietnam yang beroperasi secara normal di laut," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters.

Sedangkan, India pada Selasa mengatakan, telah mengajukan protes keras kepada China atas peta baru yang mengeklaim wilayah India, iritasi terbaru dalam hubungan yang penuh tantangan antara kedua raksasa Asia ini.