PM Kamboja Akan Mundur, Jabatan Diserahkan ke Putranya

Putranya diketahui memenangkan kursi pertamanya di parlemen dalam pemilihan hari Minggu (24/7/2023).

Pengumuman itu, dilansir Associated Press, muncul setelah Partai Rakyat Kamboja menang telak dalam pemilu akhir pekan yang dikritik oleh negara-negara Barat dan organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai tidak bebas dan tidak adil, dan di mana oposisi utama negara itu ditekan.

Hun Sen telah menjadi pemimpin otokratis Kamboja selama 38 tahun, namun sebelum pemilu ia mengatakan bahwa ia akan menyerahkan posisinya kepada putra sulungnya, Hun Manet, pada suatu waktu dalam masa jabatan lima tahun ke depan.

Hun Manet, 45 tahun, saat ini menjabat sebagai kepala angkatan bersenjata Kamboja.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, Hun Sen, yang merupakan pemimpin terlama di Asia, mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Raja Norodom Sihamoni mengenai keputusannya dan bahwa raja telah setuju secara formal.

Hun Sen mengatakan bahwa putranya akan diangkat sebagai perdana menteri setelah Komisi Pemilihan Nasional melaporkan hasil akhir dari pemilihan hari Minggu, dimana CPP memenangkan 120 dari 125 kursi.

Dia juga mengatakan bahwa generasi baru akan mengambil alih banyak posisi menteri utama di pemerintahan baru, yang katanya akan dibentuk pada 22 Agustus.

Meskipun ia mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, Hun Sen secara luas diperkirakan akan tetap terlibat dalam menjalankan pemerintahan Kamboja, dan juga akan menjadi ketua Senat negara tersebut.

Setelah tantangan dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CPP) yang beroposisi pada tahun 2013 yang hampir tidak dapat dikalahkan oleh CPP dalam pemungutan suara, Hun Sen menanggapi dengan mengejar para pemimpin oposisi, dan akhirnya pengadilan negara yang bersimpati membubarkan partai tersebut.

Menjelang pemilihan hari Minggu, penerus tidak resmi CNRP, yang dikenal sebagai Partai Cahaya Lilin, dilarang secara teknis untuk mencalonkan diri dalam pemilihan oleh Komite Pemilihan Nasional.

Setelah pemilu, Uni Eropa mengkritik pemungutan suara karena dilakukan dalam ruang politik dan sipil yang terbatas di mana oposisi, masyarakat sipil, dan media tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa hambatan.

Amerika Serikat melangkah lebih jauh, dengan mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada individu yang merusak demokrasi dan menerapkan jeda program bantuan luar negeri setelah memutuskan bahwa pemilu tersebut tidak bebas dan tidak adil.