Twitter Ancam Tindak Hukum Threads, Ini Alasannya

Dalam surat hari Rabu (5/7/2023) yang ditujukan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg, Alex Spiro, seorang pengacara yang mewakili Twitter, menuduh Meta secara tidak sah menggunakan rahasia dagang Twitter dan kekayaan intelektual lainnya.

Mereka menuduh Meta sengaja mempekerjakan mantan karyawan Twitter untuk membuat aplikasi peniru.

Dilansir dari Associated Press, sejak meluncurkan Threads Rabu malam, aplikasi baru Meta telah mengumpulkan puluhan juta pendaftar.

Aplikasi, yang dibuat oleh tim Instagram perusahaan, hadir pada saat banyak orang mencari alternatif Twitter untuk menghindari pengawasan ketat Elon Musk atas platform tersebut sejak mengakuisisinya tahun lalu seharga 44 miliar dollar AS.

Juru bicara Meta Andy Stone menanggapi laporan surat Spiro di Threads.

Dia menulis bahwa tidak ada seorang pun di tim teknik Threads yang merupakan mantan karyawan Twitter.

Dalam surat tersebut, Spiro mengatakan bahwa Twitter bermaksud untuk menegakkan hak kekayaan intelektualnya secara ketat.

Dia juga mencatat hak perusahaan untuk mencari solusi perdata atau ganti rugi.

Sementara pemilik Twitter Elon Musk belum secara langsung mencuit tentang kemungkinan tindakan hukum, tetapi dia telah menjawab beberapa tanggapan tajam tentang peluncuran Threads.

Pemilik Twitter menanggapi satu tweet yang menyebut bahwa aplikasi Meta dibangun sebagian besar melalui penggunaan fungsi salin dan tempel, dengan emoji tertawa.

CEO Twitter Linda Yaccarino juga tidak secara terbuka mengomentari surat itu, tetapi tampaknya membahas peluncuran Threads dalam tweet hari Kamis.

"Kami sering ditiru, tapi komunitas Twitter tidak pernah bisa ditiru," tulis Yaccarino.

Namun, beberapa analis mengatakan aplikasi baru Meta bisa menjadi ancaman yang signifikan untuk Twitter.

Mereka merujuk pada kegembiraan seputar peluncuran Threads dan jumlah unduhan yang mengesankan sejauh ini.

Aplikasi baru Meta, seperti diketahui, juga menimbulkan masalah privasi data.

Threads yang diluncurkan di lebih dari 100 negara pada hari Rabu tidak tersedia di Uni Eropa, yang memiliki aturan privasi data yang ketat.