AS Prihatin Lihat Susunan Kabinet Pemerintahan Baru Afghanistan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS menyatakan prihatin setelah Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan yang seluruhnya laki-laki dan beberapa masuk dalam daftar hitam.

Kelompok militan Taliban menguasai Afghanistan dalam serangan besar-besaran lebih dari 3 pekan lalu. Aksi protes yang dipimpin oleh perempuan telah diadakan untuk melawan kelompok tersebut sejak saat itu.

Pada Selasa (7/9/2021), Taliban mengumumkan susunan kabinet sementara pemerintahan baru Afghanistan. Dipimpin oleh Mullah Mohammad Hasan Akhund, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Ada juga, Sirajuddin Haqqani yang diburu FBI.

Kelompok itu sebelumnya mengatakan mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, "Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," ujar instansi AS tersebut seperti yang dilansir dari BBC pada Rabu (8/9/2021).

Ia menambahkan bahwa Amerika akan "menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya".

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Washington akan "terus memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan, "termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan".

"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas, bahwa Taliban memastikan tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain," katanya, menambahkan, "Dunia mengawasi dengan cermat."

Hukum agama

Pada Selasa, sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada mengatakan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum agama.

Sementara itu, disebutkan juga katanya Taliban menginginkan hubungan yang "kuat dan sehat" dengan negara lain.

Mereka juga akan menghormati hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan "hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara".

Ada pun susunan kabinet sementara pemerintahan baru Afghanistan Taliban yang diumumkan pada Selasa:

Mullah Mohammad Hasan Akhund ditetapkan sebagai perdana menteri.

Di rezim Taliban sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Afghanistan dari 1996 hiingga 2001.

Dia berpengaruh di sisi gerakan agama, bukan di sisi militer, menurut BBC.

Penunjukannya dipandang sebagai kompromi, setelah laporan baru-baru ini tentang pertikaian antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka.

Mullah Abdul Ghani Baradar ditetapkan sebagai wakil perdana menteri.

Mullah Baradar pernah menjabat sebagai kepala politik Taliban di Qatar. Dialah yang mengawasi penandatanganan perjanjian tentang penarikan AS dari Afghanistan, pada 2020 di Doha.

Setelah rezim Taliban digulingan pada 2001, Ditangkap di Pakistan pada 2010, Baradar ditahan sampai Amerika Serikat menekan untuk pembebasannya pada 2018 dan dipindahkan ke Qatar.

Saat itulah, dia ditunjuk sebagai kepala kantor politik Taliban, dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan dengan Amerika Serikat.

Abdul Salam Hanafi ditetapkan juga sebagai wakil perdana menteri.

Di rezim Taliban sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil menteri pendidikan, dan kemudian secara efektif ia memblokir akses pendidikan untuk perempuan.

Ia masuk dalam daftar hitam PBB, dan Dewan Keamanan PBB juga menuduhnya terlibat dalam perdagangan narkoba.

Hanafi sempat mendapat larangan perjalanan oleh PBB, kemudian dicabut untuk memungkinkan ia terlibat dalam negoasiasi dengan AS pada 2020 di Doha.

Mullah Mohammad Yaqoob Mujahid ditetapkan sebagai menteri pertahanan.

Mullah Yaqoob adalah putra salah satu pendiri Taliban Mullah Omar. Ia mengepalai komisi militer kuat Taliban, yang mengawasi jaringan luas komandan lapangan yang bertugas mengeksekusi pemberontakan.

Sirajuddin Haqqani ditetapkan sebagai menteri dalam negeri.

Ia adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani, yang berafiliasi dengan Taliban.

Ia berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam perang 2 dekade di Afghanistan, termasuk ledakan bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Berbeda dengan Taliban yang lebih luas, jaringan Haqqani telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh AS. Ia juga mempertahankan hubungan dekat dengan al-Qaeda.

FBI mengatakan dia dicari untuk diinterogasi atas serangan 2008 di sebuah hotel yang menewaskan seorang Amerika, dan berada di balik serangan terhadap pasukan AS di Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani adalah putra seorang komandan terkenal dari pasukan anti-Soviet.

Amir Khan Muttaqi ditetapkan sebagai menteri luar negeri.

Mullah Hidayat Badri ditetapkan sebagai menteri keuangan.

Abdul Hakim Ishaqzai ditetapkan sebagai menteri keadilan.

Khairullah Said Wali Khairkhwa ditetapkan sebagai menteri informasi.