Protes Anti-Monarki Meningkat, Pemerintah Eswatini Kerahkan Pasukan

MBABANE, KOMPAS.com - Pasukan pemerintah di kerajaan Eswatini Afrika Selatan, melepaskan tembakan dan gas air mata untuk membubarkan protes yang menyerukan reformasi sistem monarki absolutnya.

Dilansir Guardian, aksi protes yang digelar Selasa (29/6/2021) ini sampai membuat pemerintah berlakukan jam malam, dari senja hingga fajar.

Penjabat Perdana Menteri Eswatini, Themba Masuku, membantah laporan media bahwa Raja Mswati III telah melarikan diri dari aksi protes ke negara tetangga Afrika Selatan.

"Yang Mulia ada di negara ini dan terus memajukan tujuan kerajaan," kata Masuku.

“Kami hanya meminta ketenangan, pengekangan, dan perdamaian," tambahnya.

Selama ini, protes memang jarang terjadi di Eswatini, yang disebut monarki absolut terakhir di Afrika. Ini karena partai politik sudah lama dilarang.

Tapi akhir-akhir ini, demonstrasi anti-monarki yang keras telah meletus di beberapa bagian negara itu.

Kemarahan terhadap Mswati kemungkinan juga sudah ditahan selama bertahun-tahun.

Para aktivis mengatakan, raja secara konsisten menghindari seruan untuk reformasi yang berarti yang akan mendorong Eswatini, yang mengubah namanya dari Swaziland pada 2018, ke arah demokrasi.

Para aktivis juga menuduh raja menggunakan pundi-pundi publik sebagai celengan, mendanai gaya hidup mewah dari uang 1,5 juta rakyatnya, yang kebanyakan bekerja sebagai petani.

Tanggapi aksi ini, pasukan keamanan memasang penghalang jalan untuk mencegah akses oleh beberapa kendaraan ke ibu kota, Mbabane, pada Selasa.

Beberapa bank dan toko mengatakan mereka juga akan tutup sampai kerusuhan--yang dimulai pada akhir pekan dan berubah menjadi kekerasan dalam semalam--mereda.

“Saya bisa mendengar suara tembakan dan mencium bau gas air mata. Saya tidak tahu bagaimana saya akan pulang, tidak ada apa-apa di pangkalan bus, ada polisi anti huru hara dan tentara yang kuat,” kata Vusi Madalane, seorang penjaga toko di Mbabane.

Terkait kerusuhan ini Masuku menambahkan, jam malam telah diberlakukan dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi, dan sekolah-sekolah juga sudah diperintahkan untuk ditutup.

Ini bertujuan untuk mengekang hal yang disebutnya “kekerasan di beberapa bagian negara yang dilakukan oleh massa yang tidak patuh”.