Anwar Ibrahim Klarifikasi Belum Ada Kerja Sama Politik antara Partainya dan UMNO

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa diskusi antara para pemimpin PKR dan Umno telah terjadi.

Namun, Anwar mengatakan bahwa belum ada kesepakatan atau kesepahaman formal, seperti dilansir The Star pada Rabu (17/3/2021).

"Saya sudah mengatakan akan prematur untuk memperkirakan kemungkinan kerja sama atau perjanjian. Pada tahap ini, kami baru diskusi," katanya dalam konferensi pers, setelah bertemu dengan anggota parlemen PKR dan pemimpin partai politik pada Selasa (16/3/2021).

Dia diminta untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang kemungkinan PKR bekerja sama dengan Umno dalam pemilihan umum mendatang, setelah wawancaranya dengan harian Malay pada pekan lalu.

Anwar mengatakan, diskusi dengan banyak partai politik, termasuk Umno, harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai fundamental yang diuraikan dalam Konstitusi Federal.

Dia menambahkan bahwa terlalu dini untuk memutuskan kerja sama politik.

"Jadi, saya pikir kita akan tetap berpegang pada itu bahwa kami baru saja berada di tengah-tengah diskusi awal," katanya.

Menurutnya, tidak tepat untuk mengatakan bahwa PKR telah mengompromikan nilai-nilai atau kebijakannya.

Kemudian, terkait pertanyaan apakah partai akan tetap berkoalisi dengan Pakatan Harapan atau berjalan sendiri dalam pemilihan umum ke-15, Anwar mengatakan, partainya tetap berkomitmen pada sekutunya, DAP dan Amanah.

Anwar juga mengaku masih mendapat dukungan dari anggota parlemen dengan "jumlah yang memadai", meski beberapa anggota parlemen PKR mundur dari partai.

Dalam beberapa pekan terakhir, PKR kehilangan Anggota Parlemen Julau Larry Sng, Anggota Parlemen Tebrau Steven Choong, dan Anggota Parlemen Kuala Langat Datuk Dr Xavier Jeyakumar.

Ketiganya dilaporkan keluar untuk menjadi independen dan menjanjikan dukungan untuk koalisi Perikatan Nasional Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.

"Saya memiliki jumlah (dukungan) yang memadai. Yang penting adalah tidak ada yang menanyakan berapa parlemen yang dimiliki Perikatan," ucapnya.

"Mengapa mereka tidak menjawab total 115 anggota parlemen yang telah menulis kepada Raja untuk menolak keputusan pemerintah untuk menangguhkan Parlemen?" tanyanya.

Anwar mengacu pada klaimnya pada awal tahun ini bahwa mayoritas anggota parlemen menginginkan Parlemen untuk berkumpul kembali.

Keadaan Darurat diberlakukan secara nasional mulai 12 Januari sebagai tindakan proaktif untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Pada masalah terpisah, Anwar mengatakan, dia akan menulis kepada komisaris Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) pada Rabu (17/3/2021) untuk mengadakan pertemuan guna membahas klaim bahwa beberapa politisi oposisi "diintimidasi" untuk meninggalkan Pakatan.