Dicap Pengkhianat, Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat Junta Militer

NEW YORK, KOMPAS.com – Junta militer memecat Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun karena dianggap mengkhianati negara.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pemecatannya pada Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari BBC.

Junta militer mengatakan, Kyaw Moe Tun mengkhianati negara dan berbicara untuk organisasi tidak resmi yang tidak mewakili Myanmar.

Kyaw Moe Tun juga dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab seorang duta besar.

Sebelumnya, pada Jumat (26/2/2021), Kyaw Moe Tun memberikan pidato yang emosional dalam Sidang Umum PBB.

Dia mengatakan tidak ada yang boleh bekerja sama dengan junta militer sampai mereka menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Kyaw Moe Tun mendesak masyarakat internasional untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer guna memulihkan demokrasi.

Dia juga mengatakan bahwa dia mewakili pemerintah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat, dan memulihkan demokrasi," katanya.

Pidato itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak orang yang menyebut Kyaw Moe Tun pemberani atas pidatonya itu.

Untuk menunjukkan pembangkangan lebih lanjut, Kyaw Moe Tun mengangkat tiga jari, sebuah isyarat melawan pemerintahan otoriter.

Pada Sabtu, Kyaw Moe Tun mengatakan pihaknya mengaku terus berjuang untuk menggagalkan kudeta militer Myanmar yang menggulingkan Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu.

Di sisi lain, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun.

Sehingga, Kyaw Moe Tun tetap menjadi Duta Besar Myanmar untuk PBB hingga saat ini.

"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar untuk PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Pada Jumat, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB bahwa tidak boleh ada negara yang mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru untuk PBB.

Hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia tersebut yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.