Inggris Dorong PBB Genjatan Senjata di Zona Konflik untuk Vaksinasi Covid-19 Aman

LONDON, KOMPAS.com - Inggris pada Rabu (17/2/2021) menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendorong genjatan senjata sementara di zona konflik agar memungkinkan vaksin virus corona dapat disalurkan sesuai "kewajiban moral".

Inggris memegang kursi dewan bulan ini dan Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan resolusinya adalah menuntut "akses yang adil" untuk vaksin melawan pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

"Cakupan vaksinasi global sangat penting untuk memerangi virus corona," ujar Raab seperti yang dilansir dari AFP pada Rabu (17/2/2021).

Ia menekankan perlunya gencatan senjata sementara, untuk membantu inokulasi lebih dari 160 juta orang yang berisiko di zona konflik seperti Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.

"Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus," ucapnya.

Inggris telah berkomitmen 548 juta poundsterling (Rp 10,7 triliun) untuk pendanaan program vaksin Covid-19 PBB, Covax.

Kemudian, Inggris akan menggunakan pertemuan Dewan Keamanan, serta pertemuan virtual puncak G7 pada Jumat (19/2/2021) yang dipimpinnya, untuk melobi lebih banyak sumbangan.

Barbara Woodward, utusan Inggris untuk PBB, mengakui bahwa melaksanakan resolusi Dewan Keamanan akan menjadi "tantangan politik, logistik dan pendanaan yang sangat besar".

Beberapa negara, termasuk anggota Dewan Keamanan China dan Rusia bersama dengan beberapa negara Teluk, telah meluncurkan prakarsa "diplomasi vaksin", yang menyediakan kapasitas produksi mereka sendiri atau menyediakan akses yang lebih mudah ke dosis vaksin.

Namun Woodward, menekankan perlunya koordinasi global.

"Ini tentu saja hal yang benar untuk dilakukan, untuk kepentingan semua negara. Tidak ada yang aman sampai kita semua aman," terangnya kepada wartawan.

Inggris pada Desember meluncurkan program vaksinasi massal pertama di dunia melawan Covid-19, dan bertujuan untuk menyuntik semua orang dewasa dengan setidaknya dosis pertama pada September.

Namun, pemerintah mengatakan terlalu dini untuk memberikan dosis vaksin Covid-19 yang berlebih untuk negara lain.

Alasannya saat itu bahwa suntikan lanjutan mungkin diperlukan terhadap varian baru virus corona yang muncul.