Mahathir Blak-blakan Ungkap Praktik Korupsi di Pakatan Harapan

Koalisi itu hanya berumur pendek setelah beberapa anggota parlemen membelot untuk bergabung dengan UMNO dan PAS (Partai Islam Se-Malaysia).

Dalam wawancara dengan Free Malaysia Today, ketua Parti Pejuang Tanah Air itu mengatakan, oposisi dulu dipimpin orang-orang yang dicurigai telah diadili pengadilan karena banyak kejahatan.

Kemudian, menurutnya, politisi yang sama sekarang mendukung pemerintahan Perikatan Nasional.

"Jadi pemerintah (sekarang) didukung orang-orang dengan catatan kriminal. Dan mereka tampaknya memiliki pengaruh kuat."

"Jadi korupsi di Malaysia sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi yang membahayakan pemerintah negara ini," katanya dikutip dari Malay Mail pada Selasa (9/2/2021).

Politisi berjuluk Dr M itu pun mencontohkan pemerintahan Barisan Nasional sebelumnya, yang juga kolaps akibat korupsi merujuk pada praktik politik uang yang menjamur.

Situasi itu, imbuh Mahathir, melanjutkan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang katanya telah menunjukkan bahwa semua pemerintahan dapat ditumbangkan dengan kekayaan.

Mahathir mengeklaim, praktik ini juga dilakukan pemerintahan saat ini untuk menggaet dukungan.

"Pada tahap itu saya sudah memperingatkan mereka, tapi itu sangat sulit karena orang-orang semua ingin jadi menteri dan mereka semua bahkan bersedia meminjam uang untuk menyuap orang," tambahnya.

Pria berusia 95 tahun itu mengeklaim, Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional sama-sama menyuap pemilih, sehingga pesta demokrasi tersebut melanggengkan praktik korupsi.

"Sekarang orang-orang memilih sesuai dengan bayaran mereka. Ini bukan lagi soal memilih calon terbaik, tapi memilih calon yang akan memberi akan uang (terbanyak)," terangnya.

Bulan lalu Transparency International merilis laporannya tentang Indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang menempatkan Malaysia di urutan ke-57 dari 180 negara tahun 2020.

Sebelumnya "Negeri Jiran" menempati urutan 51 dalam CPI 2019.

Penurunan peringkat terjadi karena skor yang memburuk, dari 53 pada 2019 menjadi 51 tahun lalu.

Negara-negara dalam CPI diberi skor antara 0-100. Semakin mendekati nol maka semakin korup, dan semakin mendekati 100 artinya makin bersih dan transparan.