Militer Myanmar Ancam Kudeta Pemerintahan Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Ketegangan kuat antara pemerintahan sipil dan militer Myanmar memicu kemungkinan kudeta setelah pemilihan umum (pemilu) yang menurut pihak militer curang.

Militer mengatakan pihaknya berencana untuk "mengambil tindakan" jika keluhannya tentang pemilihan tidak ditanggapi, maka ada kemungkinan mereka akan melakukan kudeta.

Kemungkinan kudeta itu disampaikan juru bicara militer pada pekan ini, seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (29/1/2021). 

Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan besar dalam pemilihan pada 8 November, yang merupakan pemilu kedua sejak pemerintahan militer pada 2011.

Tuduhan oleh tentara tentang kecurangan pemilu meluas, yang menyebabkan konfrontasi paling frontal terjadi antara pemirintahan sipil dan militer, yang berbagi kekuasaan dalam pegaturan konstitusional yang tegang.

Sementara itu, pihak komisi pemilihan telah membantah tuduhan pihak militer.

Di tengah ketegangan dengan pihak militer, anggota parlemen Myanmar akan mulai menduduki kembali kursi mereka pada Senin (1/2/2021).

Konstitusi Myanmar telah mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer, yang telah menuntut resolusi atas pengaduan kecurangan pemilu. 

Menambah ketidakpastian, Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, menyebutkan dalam pidato video yang dipublikasikan secara luas kepada personel militer pada Rabu (27/1/2021) bahwa sebuah konstitusi harus dicabut, jika tidak dipatuhi.

Suu Kyi belum memberikan komentar publik tentang perselisihan pemilu Myanmar, tetapi juru bicara NLD mengatakan para anggota telah bertemu dengan para pemimpin militer pada Kamis (28/1/2021).

Namun, pertemuan untuk melakukan pembicaraan atas konflik yang terjadi "tidak berhasil".

"Kami memang memiliki keprihatinan tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata juru bicara NLD, Myo Nyunt, melalui telepon.

Nyunt menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi beberapa ketegangan karena rencana NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara untuk mengekang kekuasaan militer.

Dia juga mengatakan, polisi batalion telah ditempatkan di ibu kota, Naypyidaw, setelah adaya laporan massa pengunjuk rasa di sana.

Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa NLD tidak akan merespons dengan keras jika terjadi kudeta.

Anggota parlemen NLD Zin Mar Aung mengatakan saat ini polisi telah berpatroli di kompleks parlemen, untuk kebutuhan berjaga-jaga.

"Kami tidak isa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," ujar Zin Mar Aung melalui sambungan telepon.

Seorang juru bicara militer sementara belum menanggapi situasi yang tengah terjadi di pemerintahan Myanmar.