Dianggap Berbahaya, Senator AS Akan Hentikan Niat Trump Jual Senjata Senilai Miliaran Dollar ke UEA

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Tiga senator Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/11/2020) akan memperkenalkan undang-undang yang akan mengentikan rencana Trump menjual lebih dari 23 miliar dollar AS (Rp 326 triliun) drone dan sistem senjata lainnya ke Uni Emirat Arab.

Senator Demokrat Bob Menendez dan Chris Murphy, serta Senator Republik Rand Paul mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan 4 resolusi terpisah, yang akan mencegah rencana Presiden Donald Trump untuk menjual drone Reaper dan amunisi lain senilai miliaran dolar, pesawat tempur F-35, dan rudal udara ke UEA.

Melansir Al Jazeera pada Kamis (19/11/2020), para anggota parlemen mengatakan pemerintahan Trump, berusaha mempercepat penjualan persenjataan canggih, yang merupakan bentuk untuk menghindari proses peninjauan kongres yang normal.

Mereka mengatakan Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS juga menolak untuk menanggapi pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menangani risiko keamanan nasional terkait dengan penjualan yang diusulkan.

Murphy juga prihatin dengan "perilaku" UEA di wilayah tersebut, menurut pernyataan bersama yang dia dan Menendez rilis pada Rabu (18/11/2020).

“Emirat adalah mitra keamanan yang penting, tetapi perilaku mereka baru-baru ini menunjukkan bahwa senjata-senjata ini mungkin digunakan dengan melanggar hukum AS dan internasional," ujar Murphy dalam pernyataan itu.

Ia lanjut berkata, "UEA telah melanggar perjanjian penjualan senjata di masa lalu, mengakibatkan senjata AS berakhir di tangan kelompok milisi berbahaya, dan mereka gagal mematuhi hukum internasional di Libya dan Yaman."

Persenjataan yang diajukan pejabat Gedung Putih itu disebutkannya meliputi, jet tempur paling canggih di dunia, F-35, yang penjualannya merupakan bagian dari negosiasi normalisasi antara UEA dan Israel.

AS dan UEA bertujuan untuk memiliki surat persetujuan untuk jual-beli jet F-35 tepat pada Hari Nasional UEA, yang dirayakan pada 2 Desember.

Kesepakatan itu juga mencakup lebih dari 14.000 bom dan amunisi mematikan serta penjualan drone AS terbesar kedua ke suatu negara, kata para senator.

Hubungan Luar Negeri Senat AS dan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk meninjau dan memblokir penjualan senjata di bawah proses peninjauan informal.

"Penjualan sebesar ini dan konsekuensi ini seharusnya tidak terjadi pada hari-hari terakhir dari kepemimpinan presiden, dan Kongres harus mengambil langkah-langkah untuk menghentikan transfer senjata yang berbahaya ini," kata Murphy, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat.