Kata dan Fakta: Menguji Pernyataan Anies pada Debat Kelima 4 Februari

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan beberapa klaim dalam debat kelima Pilpres 2024, pada Minggu (4/2/2024).

Anies menyinggung soal akses pekerjaan layak dan jaminan sosial yang masih menjadi masalah di Indonesia.

Klaim lain yang disampaikan yakni mengenai tingginya angka korban kekerasan seksual, kasus kekerasan terhadap perempuan, serta jutaan guru belum tersertifikasi.

Tim Cek Fakta Kompas.com memeriksa berbagai klaim yang disampaikan Anies selama debat. Berikut rangkumannya.

1. Ada 45 juta orang belum bekerja dengan layak

Anies menyebutkan, saat ini terdapat 45 juta orang di Indonesia belum bekerja dengan layak.

Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia tercatat sudah mandek sejak sebelum pandemi Covid-19, berdasarkan data Bank Dunia.

Pada 2018, dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap di Indonesia, sebanyak 68,5 juta orang atau 80,6 persen memiliki pekerjaan tidak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja.

Sementara, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM Nabiyla Risfa Izzati mengatakan, klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak.

Menurut Nabiyla, jika dilihat dalam konteks pekerja sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat, pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

2. Sebanyak 70 juta orang tidak punya jaminan sosial

Anies menyebutkan, saat ini ada lebih dari 70 juta orang di Indonesia tidak punya jaminan sosial.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Desember 2023, sebanyak 95,22 persen masyarakat atau 267.311.566 jiwa sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apabila angka itu dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada bulan yang sama, maka jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 13.413.862 jiwa.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenaker sampai dengan Desember 2023, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagekerjaan tercatat sebanyak 61,08 juta orang.

Apabila angka itu disandingkan dengan data BPS mengenai jumlah penduduk bekerja per Agustus 2023, maka jumlah pekerja yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 78,77 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi

Anies menyebutkan, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi dan puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut pemberitaan Kompas.id, 2 Agustus 2023, masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum disertifikasi, dan yang terbanyak para guru dengan masa pengangkatan di bawah tahun 2015.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Seluruh Indonesia Heti Kustrianingsih mengatakan masih ada sekitar 12.000 guru yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK pada 2024.

Selengkapnya baca di sini.

4. Lima belas juta orang jadi korban kekerasan seksual

Anies menyebutkan, banyak orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu, lebih dari 15 juta orang menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut Riset Kesehatan Dasar yang diadakan Kemenkes pada 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.

Kemudian, lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 29.883 orang menjadi korban kekerasan seksual pada 2023.

Selengkapnya baca di sini.

5. Pembangunan fasilitas air bersih di Kepulauan Seribu

Anies mengeklaim telah membangun fasilitas air bersih di Kepulauan Seribu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Setelah ditelusuri, ada 11 instalasi pengolahan air dengan teknologi brackish water reserve osmosis (IPA BWRO) yang dibangun di Kepulauan Seribu selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Selain itu, ada delapan instalasi pengelolaan air berteknologi sea water reverse osmosis (IPA SWRO) yang telah dibangun.

Selengkapnya baca di sini.

6. Guru dan dosen di Jakarta dibebaskan dari PBB

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tenaga pengajar dari pajak bumi dan bangunan atau PBB.

Menurut pemberitaan Kompas.com, 24 Mei 2021, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengumumkan, guru dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, veteran, mantan presiden serta mantan wakil presiden, hingga pensiunan PNS dibebaskan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pembebasan ini sudah diatur sejak 2019, dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2019.

Ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies mengeluarkan aturan baru berupa Pergub Nomor 19 Tahun 2021. Poin yang diubah ialah Pasal 3 yang mengatur pembebasan PBB-P2 berdasarkan permohonan dari wajib pajak.

Selengkapnya baca di sini.

7. Pembangunan taman, jalur sepeda, dan trotoar

Anies mengeklaim telah membangun taman, jalur sepeda, dan trotoar selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta mencatat, lebih dari 420 taman dibangun dan direvitalisasi pada periode 2017-2022.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta memperluas kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dari 12,12 persen pada 2014 menjadi 30,92 persen pada 2022, dari luas wilayah Ibu Kota yang mencapai 664,1 kilometer persegi.

Selai itu, Pemprov DKI Jakarta membangun 1.258 kilometer jalur pejalan kaki hingga 2022. Pada tahun yang sama, Pemprov DKI membangun jalur sepeda sepanjang 196,45 km di 26 ruas jalan.

Selengkapnya baca di sini.

8. Ada 3,2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 8 tahun terakhir

Anies menyebutkan, dalam delapan tahun terakhir terdapat 3,2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode 2015-2022 tercatat sebanyak 2.974.658.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai, klaim yang disampaikan Anies benar, jika merujuk pada data kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Nabiyla menyebutkan, rata-rata pengaduan kekerasan yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahun berkisar pada angka 400.000-an.

Misalnya, Komnas Perempuan menerima sebanyak 459.094 laporan pada 2022, dan menerima 457.895 laporan pada 2021.

"Jika dirata-rata, maka angka 3,2 juta kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam 8 tahun terakhir itu masuk akal," kata Nabiyla, Minggu (4/2/2024).

Selengkapnya baca di sini.

9. Ada 15 provinsi belum punya RS kelas A, 171 kecamatan tak ada puskesmas

Anies menyebutkan, masih ada 15 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit kelas A.

Selain itu, masih ada 171 kecamatan di delapan provinsi yang belum memiliki pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Jumlah rumah sakit kelas A di Indonesia berdasarkan situs Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) Kementerian Kesehatan per Minggu (4/2/2024) adalah 70 unit.

Adapun, rumah sakit kelas A tersebar di 16 dari 38 provinsi di Indonesia. Sehingga, masih ada 22 provinsi yang belum memiliki rumah sakit kelas A.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kemenkes Maria Hotnida mengatakan, fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) masih belum merata.

"Ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas. Bahkan ada kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit," kata Maria, dilansir Antara, 30 Maret 2023.

Selengkapnya baca di sini.