CEK FAKTA: Muhaimin Sebut Dana Desa Meningkat dari Tahun ke Tahun

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebutkan dana desa meningkat dari tahun ke tahun.

Ini disampaikan Muhaimin saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024).

Muhaimin menjawab pertanyaan panelis tentang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat warga desa tinggal dan membangun desanya.

Menurut Muhaimin, pembangunan desa pada masa Orde Baru gagal karena dilakukan dari atas ke bawah atau top down.

Ia menyebutkan, pembangunan desa harus dilakukan dari bawah. Sehingga, kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, serta budaya, akan terus terjaga dan lestari.

"Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri," kata Muhaimin.

Bagaimana faktanya?

Dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan.

Besaran anggaran mempertimbangkan kinerja desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan riset Litbang Kompas, sejak disalurkan pada 2015, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat tiga kali lipat pada 2023.

Pada tahun pertama diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa sebesar Rp 20,8 triliun.

Untuk tahun 2023, angkanya sudah mencapai Rp 70 triliun. Rata-rata pertambahan dana desa adalah 21,3 persen per tahun.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, jumlah desa yang menerima alokasi dana desa hingga 2022 mencapai 74.960 desa. Rata-rata per desa menerima sebesar Rp 907 juta.

Jika dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan, dana desa berperan cukup besar mengurangi kemiskinan di daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, terjadi pengurangan angka kemiskinan di pedesaan yang signifikan.

Pada 2015, jumlah penduduk miskin di desa mencapai 17,94 juta orang. Dalam waktu delapan tahun jumlah tersebut berhasil dikurangi sebanyak 3,78 juta orang atau turun 21 persen.

Dikutip dari Kompaspedia, Undang-Undang Desa disahkan di Jakarta pada 15 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perubahan mendasar pertama yang diusung oleh UU Desa adalah mengubah skema, alokasi, dan besaran dana untuk desa.

Berkat UU tersebut, desa dapat mengonsolidasikan dana desa yang bersumber dari dua sumber, yaitu alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

ADD bersumber dari pemerintah kabupaten/kota, yakni alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus, kemudian disalurkan ke rekening kas desa.

Sementara, dana desa bersumber dari pemerintah pusat dengan sumber alokasi dari APBN). Dari keduanya, desa dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 1 miliar per tahun anggaran.