[HOAKS] Sri Mulyani Minta Anies Baswedan Diamankan

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani diklaim meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamankan.

Hal itu dilakukan setelah ditemukan uang Rp 9 miliar dari penggeledahan di rumah Anies.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Konten yang mengeklaim Sri Mulyani meminta Anies Baswedan diamankan dibagikan oleh akun Facebook ini pada Jumat (6/10/2023).

Berikut narasi yang dibagikan:

Rumah anies di geled4h, tumpukan uang berhasil ditemukan, sri mulyani minta am4nk4n anies.

Narasi itu disertai video berdurasi 10 menit 11 detik yang telah ditonton lebih dari 3.300 kali.

"Bisa saja Sri Mulyani akan menegur keras Anies soal anggaran tak wajar itu," kata narator di awal video.

Screenshot Hoaks, Sri Mulyani minta Anies Baswedan diamankan

Penelusuran Kompas.com

Setelah disimak, narasi video bersumber dari artikel opini di Seword.com, 4 November 2019, berjudul "Bisa Saja Sri Mulyani Akan Menegur Keras Anies Soal Anggaran Tak Wajar Itu?".

Namun, tidak ditemukan informasi soal Sri Mulyani meminta Anies diamankan. Selain itu, tidak ada keterangan tentang penemuan uang Rp 9 miliar atau penggeledahan rumah Anies.

Penulis artikel membahas tentang teguran yang pernah dilayangkan Sri Mulyani kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Desember 2017 terkait anggaran perjalanan dinas.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel terkait penggeledahan rumah Anies, atau permintaan dari Sri Mulyani agar Anies diamankan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim Sri Mulyani meminta Anies Baswedan diamankan adalah hoaks.

Artikel opini yang digunakan sebagai sumber narasi video tidak memuat informasi soal penggeledahan rumah Anies, atau permintaan dari Sri Mulyani agar Anies diamankan.

Penulis artikel membahas tentang teguran yang pernah dilayangkan Sri Mulyani kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Desember 2017 terkait anggaran perjalanan dinas.