[HOAKS] Demo Mahasiswa Tuntut Presiden Jokowi Turun

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar video dengan narasi soal demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Video dengan narasi soal demonstrasi mahasiswa menuntut Presiden Jokowi turun dibagikan akun Facebook ini pada Kamis (10/8/2023).

Berikut narasi yang dibagikan:

DEMO MAHASISWA DI DEPAN GEDUNG DPR MPR .
....
Turunkan Jokowi

Narasi itu disertai video berdurasi 5 menit 4 detik yang telah ditonton lebih dari 310.000 kali.

Video itu menunjukkan massa demonstran yang disemprot air dari water cannon. Pada video itu, tersemat teks bertuliskan "Unjuk Rasa Mahasiswa di DPR Ricuh".

Penelusuran Kompas.com

Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video tersebut bukan demonstrasi mahasiswa menuntut Presiden Jokowi turun.

Konten tersebut mencatut video yang diunggah kanal YouTube CNN Indonesia pada 24 September 2019 berjudul "Momen Mencekam Saat Water Cannon-Mobil RAISA Polisi di Gedung DPR Dirusak Massa".

Screenshot Tangkapan layar video CNN Indonesia yang memperlihatkan perusakan water cannon oleh demonstran di depan Gedung DPR RI pada September 2019.

Video itu memperlihatkan water cannon dan mobil sound system pengurai massa (RAISA) milik polisi yang disiagakan di depan gerbang Gedung DPR RI dirusak pedemo.

Peristiwa itu terjadi saat demonstrasi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada September 2019.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video dengan narasi soal demonstrasi mahasiswa menuntut Presiden Jokowi turun adalah hoaks. Video itu dibagikan dengan konteks keliru.

Video tersebut menampilkan peristiwa unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada September 2019.