Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

[HOAKS] Jokowi Naikkan Pajak Ekspor Nikel 1.000 Persen

Kompas.com - 29/11/2022, 16:05 WIB
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Dua video di Facebook membahas soal kebijakan Pemerintah Indonesia terkait rencana pengenaan pajak untuk komoditas nikel.

Dalam unggahan tersebut terdapat klaim bahwa Presiden Joko Widodo akan menaikkan pajak ekspor bijih nikel hingga 1.000 persen.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut hoaks.

Narasi yang beredar

Video mengenai klaim tersebut diunggah pada 27 dan 28 November 2022. Video dibagikan oleh akun ini dan ini.

Kedua video memperlihatkan Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat setingkat menteri dalam sebuah pertemuan resmi.

Narator menuturkan soal kekalahan Indonesia dalam sidang gugatan Uni Eropa di Badan Perdagangan Dunia (WTO) mengenai larangan mengekspor bijih nikel.

Meskipun dinyatakan bersalah, keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga Indonesia berpeluang mengajukan banding.

Dalam video disebutkan, bila Indonesia tetap kalah dalam tahap banding, Presiden Jokowi telah memiliki instrumen untuk mendapatkan pemasukan negara.

Instrumen yang dimaksud adalah meningkatkan pajak ekspor nikel dengan kenaikan hingga 1.000 persen.

Dalam video kedua juga terdapat klaim bahwa langkah itu diambil Presiden Jokowi sebagai aksi balas dendam kepada Uni Eropa yang telah menggugat kebijakan Indonesia.

Berikut keterangan yang disertakan dalam video kedua:

Indonesia membalas, naikkan 1000% pajak ekspor nikel ke eropa, delegasi uni eropa geruduk istana....

Hoaks Presiden Jokowi naikkan pajak ekspor nikel menjadi 1.000 persen untuk balas dendam pada Uni EropaKOMPAS.COM/AHMAD SU'UDI Hoaks Presiden Jokowi naikkan pajak ekspor nikel menjadi 1.000 persen untuk balas dendam pada Uni Eropa

Penelusuran Kompas.com

Berdasarkan pemberitaan Kontan.co.id, pemerintah telah membahas rencana pengenaan pajak ekspor komoditas nikel.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, hal itu akan menjadi faktor pendorong hilirisasi industri dalam negeri.

Pajak ekspor untuk jenis logam nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) ditetapkan sebesar dua persen. Presiden Jokowi menargetkan pengenaan pajak itu diterapkan mulai tahun ini.

Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan, langkah itu diambil oleh pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan mendukung hilirisasi industri.

Kebijakan itu sedang dalam tahap persiapan penerapan dengan beragam diskusi antarkementerian, agar semua pihak siap dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, bisa disimpulkan klaim bahwa Indonesia menaikkan pajak ekspor nikel menjadi 1.000 persen adalah hoaks.

Sebelumnya pemerintah tidak menerapkan pajak ekspor nikel. Kini, pemerintah berencana menerapkan pajak sebesar dua persen untuk ekspor komiditas nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, tujuan kebijakan tersebut yakni untuk menambah pendapatan negara dan mendukung hilirisasi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Sri Mulyani Seret Luhut dalam Polemik Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun

[HOAKS] Sri Mulyani Seret Luhut dalam Polemik Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun

Hoaks atau Fakta
Situs Internet Archive Digugat atas Dugaan Pembajakan Buku

Situs Internet Archive Digugat atas Dugaan Pembajakan Buku

Data dan Fakta
[HOAKS] Prabowo dan Ganjar Resmi Jadi Capres-Cawapres pada 17 Maret

[HOAKS] Prabowo dan Ganjar Resmi Jadi Capres-Cawapres pada 17 Maret

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Anies Baswedan Ditetapkan Tersangka Korupsi Formula E

[HOAKS] Anies Baswedan Ditetapkan Tersangka Korupsi Formula E

Hoaks atau Fakta
Awal Terbentuknya Comic-Con di San Diego, Panggung bagi Pencinta Komik

Awal Terbentuknya Comic-Con di San Diego, Panggung bagi Pencinta Komik

Sejarah dan Fakta
Pemilih Perempuan Berpotensi Dongkrak Suara pada Pemilu 2024

Pemilih Perempuan Berpotensi Dongkrak Suara pada Pemilu 2024

Data dan Fakta
[HOAKS] Bupati Sebut Fadli Zon sebagai Aktor Pelarangan Natal di Lebak

[HOAKS] Bupati Sebut Fadli Zon sebagai Aktor Pelarangan Natal di Lebak

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Beredar Hoaks Bharada E Dilarikan ke RS karena Kondisinya Kritis

INFOGRAFIK: Beredar Hoaks Bharada E Dilarikan ke RS karena Kondisinya Kritis

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Tangkal Hoaks Kesehatan, Pentingnya Literasi Kesehatan Digital

INFOGRAFIK: Tangkal Hoaks Kesehatan, Pentingnya Literasi Kesehatan Digital

Data dan Fakta
Beragam Informasi Keliru Mencatut Sri Mulyani...

Beragam Informasi Keliru Mencatut Sri Mulyani...

Hoaks atau Fakta
[VIDEO] Hoaks, Banding Ferdy Sambo Ditolak dan Segera Dieksekusi

[VIDEO] Hoaks, Banding Ferdy Sambo Ditolak dan Segera Dieksekusi

Hoaks atau Fakta
[VIDEO] Hoaks, Mario Dandy Ditembak karena Kabur Saat Rekonstruksi

[VIDEO] Hoaks, Mario Dandy Ditembak karena Kabur Saat Rekonstruksi

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Jenazah Saddam Hussein Masih Utuh Setelah Bertahun-tahun

[HOAKS] Jenazah Saddam Hussein Masih Utuh Setelah Bertahun-tahun

Hoaks atau Fakta
Medsos Penuh Keterbelahan, Media Massa Diminta Menjembatani Perbedaan

Medsos Penuh Keterbelahan, Media Massa Diminta Menjembatani Perbedaan

Data dan Fakta
Laporan Kebahagiaan Dunia 2023, Indonesia Berada di Urutan ke-84

Laporan Kebahagiaan Dunia 2023, Indonesia Berada di Urutan ke-84

Data dan Fakta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke