[HOAKS] Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara di Sidang MK

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani diklaim menyampaikan soal utang negara dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam video, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melunasi utang negara senilai Rp 7.000 triliun.

Setelah ditelusuri, narasi itu tidak benar dan video yang dibagikan merupakan hasil manipulasi.

Sebagai konteks, pada Jumat (5/4/2024), MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. 

Selain Sri Mulyani, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Narasi yang beredar

Video yang mengeklaim Sri Mulyani menyampaikan soal utang negara dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dibagikan oleh akun Facebook ini, ini dan ini.

Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Sri Mulyani sedang memberikan keterangan kepada hakim MK.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah menulansi utang warisan sebesar Rp 7.000 triliun. 

Ia juga mengatakan bahwa utang Indonesia sedikit, hanya 35 persen dari pendapatan negara.

Video tersebut diberikan keterangan demikian:

MENTERI KEUANGAN RI SRI MULYANI TEGASKAN SOAL HUTANG NEGARA | Lengkap jelas padat No Muter Muter.

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menyimak video pernyataan Sri Mulyani saat sidang sengketa Pilpres 2024 pada 5 April 2024. Tidak terdapat penjelasan Sri Mulyani soal utang negara. 

Dalam video, Sri Mulyani memberikan keterangan terkait sumber alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden.

Sri Mulyani memaparkan beberapa hal, seperti sumber dana bantuan kemasyarakatan dari presiden tidak berasal dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).

Sri Mulyani membantah memblokir anggaran kementerian untuk pembiayaan bantuan sosial (bansos).

Ia mengatakan, anggaran kegiatan kunjungan kerja dan bantuan kemasyarakatan yang dibagikan Presiden Joko Widodo berasal dari dana operasional presiden.

Ia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak terpengaruh dengan Pemilu 2024.

Seperti diberitakan Kompas.com, Sri Mulyani dan tiga menteri lainnya dipanggil setelah pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendalilkan adanya politisasi bansos.

Bansos yang digelontorkan menjelang Pilpres 2024 dianggap sebagai bagian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kesimpulan

Video yang mengeklaim Sri Mulyani menyampaikan soal utang negara dalam sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tidak benar dan merupakan hasil manipulasi.

Dalam video aslinya, Sri Mulyani memberikan sejumlah keterangan terkait asal alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden.