Penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949, Soeharto atau Hamengku Buwono IX?

KOMPAS.com - Serangan Umum 1 Maret 1949 menandai perebutan kembali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari pasukan Belanda.

Pada Desember 1948 terjadi Agresi Militer II, sehingga Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Belanda.

Sebagai penengah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat resolusi pembentukan pemerintahan sipil untuk mempermudah rencana pembentukan federasi.

Meski resolusi telah dikeluarkan PBB, situasi di Yogyakarta masih memanas.

Muncul gerakan gerilya dari masyarakat. Sementara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX terus menolak tawaran kerja sama dari Belanda.

Serangan Umum 1 Maret merupakan keberhasilan atas upaya menjaga kedaulatan Indonesia.

Menurut buku-buku sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru, Serangan Umum adalah ide Soeharto.

Narasi lain menyebutkan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu menjabat Menteri Negara, sebagai inisiator.

Lantas, mana yang benar?

Narasi Orde Baru

Buku Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949, Polemik tentang Pemrakarsa dan Pelaksana Serangan (2000) merangkum berbagai narasi yang dibangun semasa Orde Baru.

Klaim soal Serangan Umum 1 Maret ada dalam otobiografi berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1988).

"Saya perintahkan setiap pasukan mempersiapkan diri untuk melaksanakan serangan umum. Waktu saya tentukan pada tanggal 1 Maret, serangan pagi... Kita menyerang untuk tujuan politis, agar supaya dunia mengetahui bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan," kata Soeharto.

Narasi diperkuat melalui majalah Editor edisi 21 Maret 1992, ketika komandan sektor 041 Djatikusumo meragukan Hamengku Buwono IX menginisiasi serangan umum karena tidak punya latar belakang militer.

"Bagaimana mungkin Hamengku Buwono IX bisa merancang serangan itu. Dari mana dan kapan beliau belajar ilmu ketentaraan?" kata Djatikusumo.

Tak hanya buku dan majalah, film yang menjadi materi wajib pembelajaran sejarah pada masa Orde Baru berjudul Janur Kuning (1979) juga membuat narasi serupa.

Hamengku Buwono IX dicitrakan sebagai pengamat pasif tetapi penuh perhatian dan simpatik dalam rencana Serangan Umum 1 Maret.

Lantas, Soeharto mengadakan pertemuan menjelang Serangan Umum, mengajak Hamengku Buwono IX dan Lettu Marsudi.

Muncul kontroversi setelah harian Suara Merdeka edisi 15 Oktober 1985 menerbitkan wawancara dengan Wali Kota Yogyakarta, KPH Soedarisman Poerwokoesoemo, yang mempertanyakan penggagas serangan umum.

Hamengkubuwono IX buka suara

Selagi Orde Baru membangun narasi yang menonjolkan Soeharto, Hamengku Buwono IX belum buka suara. Ia cenderung diam dan tidak menanggapi pembahasan soal Serangan Umum.

Hingga dalam wawancara radio BBC Indonesia pada 1985, untuk pertama kalinya Hamengku Buwono IX menyatakan kepada publik bahwa dirinya penggagas Serangan Umum 1 Maret.

Arsip wawancara radio tersebut dapat didengarkan di sini dan di sini.

Sebelumnya, buku biografi Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982) memuat wawancara berisi pengakuan serupa.

Hamengku Buwono IX rajin mengikuti perkembangan informasi internasional lewat radio, terutama perdebatan Dewan Keamanan PBB.

Gagasan Serangan Umum muncul setelah ia mendengarkan radio BBC dan VOA yang menyiarkan kabar bahwa akhir Februari 1949, Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang untuk membahas soal Indonesia.

Ia mengirim surat kepada Komandan Wehrkreise III, Letkol Soeharto melalui Lettu Marsudi.

Pada 13 Februari 1949, ia mendatangkan komandan gerilya Letkol Soeharto ke rumah kakaknya, GBPH Prabuningrat, di kompleks keraton.

Hamengku Buwono IX menanyakan kesanggupan Soeharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu.

Dikutip dari Sepanjang Hayat Bersama Rakyat (2012), secara teknis serangan diserahkan kepada Soeharto tetapi tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Hamengkubuwono IX.

Peran Soeharto

Soeharto memang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret. Namun, narasinya berbeda dengan yang diceritakan di masa Orde Baru.

Serangan Umum 1 Maret 1929 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (2010) menuliskan urutan instruksi serangan tersebut.

Pada 18 Februari 1949 pukul 20.00 WIB, Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kolonel Bambang Sugeng mengeluarkan instruksi rahasia kepada Soeharto.

Isi instruksinya yakni mengadakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota Yogyakarta mulai 25 Februari sampai 1 Maret 1949 dengan bantuan dari pasukan Brigade IX.

Pada saat bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/Gubernur Militer II dengan fokus penyerangan terhadap Kota Solo.

Tujuannya, menahan tentara Belanda agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Pada 1 Maret 1949 pukul 06.00 WIB, bersamaan dengan dibunyikannya sirine akhir jam malam, tembakan dan gemuruh mencuat di Yogyakarta. Serangan dilakukan selama enam jam.

Dalam serangan ini, Soeharto menunjukkan kemampuannya sebagai pelaksana lapangan untuk melakukan manuver militer.

Pelurusan sejarah

Serangan Umum 1 Maret merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya upaya perebutan kekuasaan Belanda.

Setelah reformasi, upaya pelurusan sejarah mulai dilakukan untuk mengakhiri kontroversi.

Kepala Arsip Nasional RI, Mukhlis Paeni, mengadakan konferensi pers pada 10 Maret 2000 yang menyatakan bahwa Hamengku Buwono IX merupakan penggagas Serangan Umum.

"Yang pasti, penggagas Serangan Umum itu adalah mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan bukan Pak Harto seperti yang selama ini diyakini pemerintah Orde Baru," kata Mukhlis.

Kontroversi berakhir dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Keppres menyebutkan, Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Hamengku Buwono IX.

Ide serangan umum didiskusikan dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman, kemudian disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.