CEK FAKTA: Grace Natalie Klaim Indonesia Krisis Pangan jika Tidak Buat Food Estate

KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan jika  tidak membuat lumbung pangan atau food estate.

Menurut Grace, penduduk Indonesia setiap tahun bertambah 3 juta orang. Kemudian, satu orang kira-kira membutuhkan 120 kilogram beras per tahun untuk makan.

"Sementara, lahan kita berkurang 100 ribu hektar setiap tahun," kata kata Grace dalam acara "Catatan Demokrasi" yang ditayangkan di kanal YouTube TVOneNews pada 23 Januari 2024.

"Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau gak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada krisis pangan," ucapnya. 

Bagaimana faktanya?

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Riska Ayu Purnamasari menjelaskan,  setiap tahun memang pertambahan penduduk di Indonesia mencapai 3 juta jiwa.

Rinciannya, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 270.203.900, pada 2021 sebanyak 272.682.500, pada 2022 sebanyak 275.773.800, dan pada 2023 mencapai 278.696.200

Namun, luas panen padi pada 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Menurut Riska, produksi beras untuk konsumsi di Indonesia pada 2022 mencapai 31,54 juta ton. Jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 184,50 ribu ton atau 0,59 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton.

Jika dikaitkan dengan konsumsi beras di tahun yang sama, konsumsi beras di tahun 2022 sekitar 30.2 juta ton.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada 2022 antara jumlah produksi dan konsumsi beras masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.

Sementara, luas panen padi pada 2023 menjadi 10,20 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektar  atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022.

Hal itu membuat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk menurun  menjadi 30,90 juta ton.

Penurunan tersebut diduga merupakan dampak dari El Nino yang menyebabkan tejadinya kekeringan, gangguan musim tanam, serta menurunnya kualitas tanaman. 

Kendati begitu, Kata Riska, mengatasi krisis pangan tidak hanya sekadar menambah produksi dan menambah luas lahan pertanian saja,  namun juga meningkatkan akses masyarakat pada pangan yang sudah tersedia.

Masalah keterjangkauan

Dilansir Kompas,id, peneliti sosiologi pertanian-pangan sekaligus pengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Angga Dwiartama pernah menjelaskan, secara gambaran nasional,  Indonesia tidak mengalami rawan pangan.

Beberapa komoditas yang produksinya rendah masih bisa dikompensasi dengan mekanisme perdangangan internasional.

"Beberapa komoditas memang produksinya cukup rendah, tetapi pemenuhannya masih bisa dikompensasi dengan mekanisme perdagangan internasional. Namun, gambaran besarnya secara nasional kita tidak rawan pangan atau stok pangan kita itu cukup," kata Angga.

Dalam konteks daerah, data indeks ketahanan pangan memang menunjukkan wilayah Indonesia timur masuk dalam kategori rentan.

Sementara sebagian besar wilayah Indonesia barat, seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, masuk kategori sangat tahan.

Namun, kata Angga, data tersebut justru menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia bukan terkait produksi, namun distribusi atau keterjangkauan pangan.

Sehingga, upaya untuk mencapai ketahanan pangan harus mengedepankan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kemanfaatan.

Selain itu, menurut Angga, secara agroekologi program food estate rentan terkena hama ketika sistem pertanian bersifat monokultur dalam skala besar.

"Indonesia memang negara tropis dengan biodiversitas yang tinggi, tetapi juga memiliki banyak keanekaragaman hama dan penyakit. Ketika sistem pertanian dibuat masif, akan timbul ledakan hama dan ini sudah terjadi sejak tahun 1960-an," ujarnya. 

Monokultur dan kerusakan

Sementara itu, Pengampanye Pantau Gambut Wahyu Perdana menjelaskan, pemenuhan pangan dengan sistem monokultur seperti food estate tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga sosial masyarakat.

Mengingat, sistem monokultur akan menyingkirkan pangan lokal dan menghilangkan identitas serta budaya masyarakat setempat.

"Kami menggarisbawahi setidaknya terdapat tiga masalah dalam program food estate ini, mulai dari regulasi, ekologi, hingga aktor. Petani tidak diletakan sebagai aktor utama. Sayangnya, pemerintah tidak pernah sukses menyediakan pangan dengan baik," kata Wahyu.

Hal senada juga diungkapkan  Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas. Dikutip dari Kompas.id, Arie menuturkan, program food estate justru membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.

Sedangkan, dalam perjalanannya program food estate justru gagal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Di  Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah misalnya, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong tidak kunjung panen dan justru mangkrak.

"Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah," ujar Arie.