Amnesty Kecam Kekerasan Aparat terhadap Warga Pulau Rempang

KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mengecam kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat di Pulau Rempang-Galang, Kepulauan Riau.

Bentrokan antara aparat dan warga terjadi pada Kamis (7/9/2023), saat petugas hendak melakukan pengukuran lahan proyek Rempang Eco City.

Akibat bentrokan itu, sejumlah warga ditangkap dan siswa di dua sekolah terkena tembakan gas air mata.

Adapun proyek Rempang Eco City merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), namun proyek itu ditolak oleh masyarakat setempat.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pengembangan PSN tidak dapat dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap masyarakat.

"Protes warga dihadapi aparat dengan cara penangkapan serta penggunaan kekuatan berlebihan seperti pentungan dan gas air mata yang membahayakan orang dewasa namun juga anak-anak sekolah yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas mereka," kata Usman, dalam siaran pers, Jumat (8/9/2023).

Bentrokan terjadi setelah ratusan warga menghadang kedatangan aparat gabungan dari Batam di Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) IV.

Sekitar 1.000 aparat gabungan dan puluhan kendaraan lapis baja merangsek ke arah masyarakat.

Warga lalu melempari aparat dan direspons dengan menembakkan water cannon dan gas air mata.

Tidak hanya ke arah warga yang menghadang aparat, tembakan gas air mata juga diarahkan ke dua sekolah dekat lokasi bentrokan.

Menurut Usman, aparat telah melakukan kekerasan berlebihan yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang diakui hukum internasional dan nasional.

Tindakan tersebut melanggar hak warga untuk menyampaikan pendapat dengan damai, hak untuk hidup tanpa takut, dan hak atas kesejahteraan sosial.

Selain itu, kata Usman, kekerasan itu juga merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dan pemerintah.

"Kami menuntut agar Kapolri menghentikan penggunaan kekerasan yang tidak sah dan melanggar HAM warga Pulau Rempang-Galang. Kapolri harus segera membebaskan warga yang ditangkap dan menyeret mereka yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga ke muka hukum," kata Usman.

Usman juga mendesak otoritas negara untuk mengedepankan konsultasi yang bermakna dengan warga setempat untuk mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan.

"Negara harus mengevaluasi rencana proyek-proyek strategis nasional, tidak saja di Pulau Rempang-Galang, namun juga di Nagari Air Bangis, Sumatra Barat, lalu Wadas, Jawa Tengah dan di tempat-tempat lain yang kini mengundang konflik dengan masyarakat setempat," tuturnya.

Anak sekolah jadi korban

Dilansir Kompas.id, salah seorang warga Pulau Rempang, Sri Rusmiati (52), mengatakan, aparat menembakkan gas air mata ke sekolah pada saat terjadi bentrokan.

"Saya teriak sambil nangis waktu lihat aparat nyemprot gas air mata ke sekolah. Kacau-balau hati saya lihat anak kesakitan kena gas air mata," kata Rusmiati.

Sekolah yang terkena tembakan gas air mata adalah SMP Negeri 22 Galang dan SD Negeri 24 Galang.

Para siswa dua sekolah tersebut berhamburan ke hutan di belakang sekolah setelah kelas mereka penuh dengan gas air mata.

Kepala SMPN 22 Galang Muhammad Nizab mengatakan, sejumlah proyektil gas air mata jatuh hanya beberapa meter dari gerbang sekolah.

Akibatnya, gas air mata dengan cepat memenuhi ruang kelas yang saat itu sedang penuh dengan siswa.

"Ada belasan siswa yang pingsan karena gas air mata. Beberapa lainnya juga mengalami luka di kaki akibat lari menerobos semak-semak di hutan," ujar Nizab.

Bentrokan pada Kamis (7/9/2023) merupakan buntut konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang.

Konflik bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang, yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa.

Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.

Di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City.

Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad, mengatakan, di pulau itu terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli, yang terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat.

Mereka diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak tahun 1834. Namun, sebanyak 16 kampung adat Melayu itu terancam tergusur akibat proyek Rempang Eco City.

Padahal, menurut Gerisman, proyek itu seharusnya bisa dibangun tanpa menggusur permukiman adat. Sebab, luas 16 permukiman adat di Rempang tidak sampai 10 persen dari total luas pulau itu yang mencapai 17.000 hektar.