Cek Fakta Sepekan: Hoaks Token PLN Gratis sampai Poster Donasi Palsu

KOMPAS.com - Dalam satu pekan ini, informasi keliru masih saja ditemukan di media sosial. Mulai bermunculan hoaks memanfaatkan momentum Ramadhan.

Ditemukan pula hoaks terkait rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berikut ringkasan penelusuran fakta dari informasi keliru yang beredar di media sosial sepanjang minggu ini.

Phishing token PLN gratis

Sebuah tautan menawarkan token listrik dengan kuota terbatas pada 2023.

Tautan itu memakai logo PLN dan meminta pengguna Facebook untuk mengunduh sebuah aplikasi.

Terkait sebaran tautan itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto memastikan bahwa itu bukan dari pihak PLN.

"Informasi terkait pemberian token gratis disertai ajakan download atau membuka aplikasi token PLN gratis adalah bukan informasi dari PLN," ujar Gregorius seperti diwartakan Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak sembarang klik atau memasang aplikasi mencurigakan.

Phishing BLT Ramadhan

Unggahan dan pesan berantai menawarkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) di bulan Ramadhan.

Warganet diminta untuk mengeklik sebuah tautan dan mendaftar dengan batas waktu 30 April 2023.

Setelah ditelusuri Kompas.com, Senin (3/4/2023), tautan itu tidak mengarah ke situs Kementerian Sosial (Kemensos) yang selama ini bertanggung jawab menyalurkan BTL.

Kemensos juga menginformasikan bahwa pesan berantai berisi tautan itu adalah hoaks.

Hoaks DPR lempar kursi saat rapat dengan Mahfud MD

Muncul hoaks setelah diselenggarakannya rapat kerja Komisi III DPR dengan tim pengendalian TPPU pada Rabu (29/3/2023) lalu.

Disebutkan, DPR lempar kursi saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku ketua tim pengendalian TPPU.

Klaim itu beredar melalui sebuah video hoaks, dengan judul, cuplikan, serta narasi yang tidak saling berkaitan.

Narator video membacakan artikel dari media daring yang memuat pendapat Politisi PSI Muannas Alaidid soal rapat Komisi II DPR dengan tim pengendalian TPPU.

Kemudian, ada juga pendapat Anggota Komisi III DPR Benny K Harman, soal dugaan kasus aliran dana Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah diselidiki tim Mahfud.

Sementara, cuplikan diambil dari dokumentasi rapat dan wawancara Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dengan Kompas TV.

Adapun keluku yang digunakan dalam video bersumber dari foto Rapat Paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2014 lalu.

Dalam rapat itu, anggota Fraksi PPP memprotes pimpinan rapat sampai menggulingkan meja.

Penelusuran selengkapnya dapat dilihat di sini.

Arteria Dahlan tidak ditangkap KPK

Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan disebut telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sebuah video yang beredar di Facebook.

Faktanya, tidak ada bukti atau narasi yang membenarkan klaim tersebut. Narator hanya membacakan artikel soal transaksi Rp 349 triliun di DPR.

Judul yang dipakai berkaitan dengan transaksi janggal Rp 300 triliun yang diduga terjadi di lingkungan Kemenkeu.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada penangkapan atau penetapan tersangka terkait penyelewengan dana di Kemenkeu.

Penelusuran selengkapnya dapat dibaca di sini.

Poster palsu donasi ACT

Poster donasi kemanusiaan untuk masyarakat Palestina menggunakan logo Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) beredar di media sosial.

Poster itu juga memakai foto pendakwah Hilmi Firdausi.

Setelah ditelusuri Kompas.com, Rabu (29/3/2023), poster itu hoaks.

Padahal, yayasan filantropi ACT telah dicabut izin penyelenggara pengumpul dana sumbangan (PUB) oleh Kementerian Sosial.

Pencabutan izin itu terkait kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610.

Tiga petinggi ACT telah menjadi tersangka dan seluruh kantor ACT tutup sejak 7 Juli 2022 lalu.

Pendakwah Hilmi Firdausi juga membantah bahwa dirinya terlibat dalam penggalangan dana dalam poster yang beredar.