[HOAKS] Tiga Menteri Dicopot karena Berambisi Gulingkan Jokowi

KOMPAS.com - Sejumlah konten di Facebook membahas polemik dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau dengan informasi keliru.

Unggahan itu disisipi narasi yang menyatakan bahwa tiga menteri akan diganti karena berambisi menggulingkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan memanfaatkan polemik itu.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Unggahan yang menyebutkan mengenai polemik migas Kepulauan Meranti yang dikaitkan dengan perombakan kabinet beredar di media sosial, salah satunya akun ini.

Narasi yang dipaparkan menjelaskan mencuatnya polemik itu setelah Bupati Muhammad Adil mengungkapkan keberatannya karena DBH migas kabupatennya semakin kecil, padahal produksi minyak di sana meningkat.

Bahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12/2022), dia mempertanyakan orang-orang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan.

Video juga menjelaskan bahwa masalah itu telah dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dinyatakan selesai. Diperlihatkan pula beberapa pernyataan Adil setelah mengikuti mediasi.

Dalam video itu tidak ada narasi suara yang membahas reshuffle atau pencopotan menteri. Namun, klaim yang tidak berkaitan dengan isi video itu tertera dalam tulisan keterangan yang disertakan.

Keterangan yang disertakan dalam unggahan itu sebagai berikut:

AMB1SI GUL1N6KAN J0KOW1 BERVJUNG PET4KA 3 MENTR1 INI RESMI DI DEP4K J0KOW1 MVRKA BEGINI !!

Penelusuran Kompas.com

Dilansir dari Antara, memang betul ada polemik DBH migas antara Bupati Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, yang kemudian dimediasi oleh Kemendagri, tanggal 20-21 Desember 2022.

Hasilnya harga minyak mentah yang menjadi acuan perhitungan DBH migas Kepulauan Meranti tahun 2022 diubah dari yang sebelumnya 60 dollar AS per barel menjadi 100 dollar AS.

Karena Kemenkeu sebelumnya terlanjur menggunakan patokan harga 60 dollar AS, maka terdapat kekurangan transfer ke Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dibayarkan.

Selain itu, dinyatakan tidak ada pembicaraan sanksi untuk Adil yang telah mengeluarkan sejumlah ucapan yang membuat publik geger.

Mengenai klaim tiga menteri telah diganti, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang memberikan sinyal akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, namun belum diketahui akan diteken kapan.

Dilansir dari Kompas TV, dalam seminggu terakhir, setidaknya telah dua kali Jokowi merespon isu rencana reshuffle di kabinetnya. Namun, hingga 28 Desember 2022 belum ada perombakan kabinet.

Perombakan kabinet terakhir yang dilakukan adalah 15 Juni 2022.

Saat itu Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Hadi Tjahjanto menggantikan Sofjan Djalil dan Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi.

Selain itu, ada tiga wakil menteri yang dilantik. Mereka adalah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Afriansyah Ferry Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta John Wempi Watipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa Jokowi mengganti tiga menteri kaitannya dengan polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah hoaks.

Polemik tersebut telah diselesaikan dengan jalur mediasi oleh Kemendagri, dengan mengundang Bupati Kepulauan Meranti, Kemenkeu dan Kementerian ESDM.

Selain itu, reshuffle terakhir dilakukan pada 15 Juni 2022. Hingga 28 Desember 2022, belum ada perombakan kabinet atau menteri yang dicopot.