[HOAKS] PKI Menganggarkan Rp 5 Triliun agar Jokowi Menjabat 3 Periode

KOMPAS.com - Partai Komunis Indonesia (PKI) diklaim menyiapkan anggaran Rp 5 triliun untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Klaim tersebut beredar di media sosial dalam bentuk tangkapan layar sebuah artikel yang mencantumkan logo CNN Indonesia.

Berdasarkan konfirmasi Tim Cek Fakta Kompas.com, artikel tersebut tidak dipublikasikan CNN Indonesia.

Klaim bahwa PKI menganggarkan Rp 5 triliun untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi juga tidak benar.

Narasi yang beredar

Klaim PKI menganggarkan Rp 5 triliun untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjad tiga periode dibagikan di media sosial Twitter oleh akun ini pada 17 September 2022.

Berikut narasi yang dibagikan:

Bocor A.1 Dari Seorang Perwira Di Mabes Polri Pemilu Di Ambang Kecurangan Lagi

Partai Komunias Indonesia
Sama rasa, sama rata, sama suka
Beijing, 30 September 2021

Salam Perjuangan

Kita sudah melakukan dua tahap pilpres, tetapi hasilnya belum Cukup. Usahakan agar Jokowi 3 periode, kalau bisa pilpres 2024 ditunda minimal jabatan Jokowi di tambah 2 tahun.

Kalau masih sulit usahakan ketua KPU 2024 dari Banser, pertahankan Ketua MK, nikahkan dengan saudara kandung Jokowi.

Kita akan anggarkan 5 Triliun untuk KPU, MK, Charta Politica, dan Polisi.

Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari tokoh Nasionalis, tokoh agama, atau Mahasiswa, atau elemen lain habisi mereka.

Cq: Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priono, Kapolri

Narasi tersebut disertai logo CNN Indonesia di bagian pojok kiri atas, dan tertulis tanggal 15 April 2022.

Konfirmasi Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi redaksi CNN Indonesia untuk mengonfirmasi kebenaran artikel tersebut.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari mengatakan, artikel tersebut tidak dibuat atau ditulis oleh CNN Indonesia.

Dia menambahkan, artikel itu juga tidak pernah diterbitkan di situs CNN INdonesia.

"CNN Indonesia tidak pernah mempublikasikan berita dengan konteks seperti dalam dalam gambar tersebut," kata Titin kepada Kompas.com, Selasa (27/9/2022) malam.

Menurut Titin, pembuatan dan peredaran gambar tersebut dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan menimbulkan konotasi negatif kepada media CNN Indonesia, narasumber, dan pihak lain yang dicatut namanya.

"Mohon pada masyarakat pembaca untuk tidak turut menyebarluaskan gambar tersebut untuk menghentikan penyebaran hoaks yang berbahaya," ujar dia.

Titin mengatakan, pembuat dan penyebar gambar tersebut telah melanggar Pasal 9 UU Hak Cipta karena menggunakan nama dan logo CNN Indonesia tanpa izin, dan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan hoaks.

"Kejahatan penyebaran dan pembuatan gambar tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai UU berlaku," tuturnya.

PKI sudah dibubarkan

Narasi mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih kerap beredar, meskipun partai tersebut telah lama dibubarkan pada 1966.

Pembubaran PKI tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan 5 Juli 1966, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Peluang Jokowi ikut Pilpres 2024 tertutup

Anggota Badan Pengkajian MPR RI Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, pihaknya tidak pernah mewacanakan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Perlu kami sampaikan bahwa Badan Pengkajian (MPR) tidak pernah membicarakan atau mewacanakan amendemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode," kata Djarot, seperti diberitakan Kompas.com, 21 September 2022.

Selain itu, kemungkinan seorang presiden dua periode untuk ikut kontestasi sebagai calon wakil presiden juga pupus.

Djarot menjelaskan bahwa secara logika hukum, hal itu telah dibatasi oleh UUD 1945 lewat Pasal 8.

"Ada wacana bahwa presiden bisa jadi cawapres. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden boleh dipilih dua kali dalam masa jabatan yang sama. Jadi, dia boleh mencalonkan diri sebagai cawapres kalau kita hanya mengacu pada Pasal 7," kata Djarot.

"Kalau dilanjutkan mengacu Pasal 8, ini persoalannya. Karena Pasal 8 itu isinya apabila presiden mangkat, berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh wakil presiden di sisa masa jabatannya. Aturannya menabrak di Pasal 7 (sudah kadung menjabat 2 periode), termasuk juga tentang persoalan etika dan moral politik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga memastikan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda dan pemilihan bakal tetap berlangsung 5 tahun sekali.

Dia juga menegaskan, tidak pernah ada kajian untuk membuat presiden yang sudah menjabat dua periode dapat kembali ikut kontestasi.

"Gagasan tentang amendemen konstitusi terutama berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau diperbolehkannya jabatan presiden tiga periode sudah terjawab melalui Badan Pengkajian MPR," kata Hasyim.

"Dengan begitu Pasal 22 e ayat 1 UUD negara kita yang menyatakan bahwa salah satu asas pemilu kita adalah--selain luber dan jurdil--dilaksanakan setiap lima tahun sekali, regularitas lima tahunannya insya Allah tetap terjaga," ujarnya.

Kesimpulan

Artikel berlogo CNN Indonesia dengan narasi mengeklaim PKI menganggarkan Rp 5 triliun untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode dipastikan hoaks.

Redaksi memastikan bahwa artikel itu tidak ditulis oleh CNN Indonesia, dan tidak pernah diterbitkan di situs mereka.

Klaim bahwa PKI berencana memperpanjang masa jabatan Jokowi juga tidak benar, karena PKI telah dibubarkan sejak 1966.

Adapun peluang Jokowi untuk menjabat hingga tiga periode atau kembali mengikuti Pilpres 2024 sebagai cawapres juga dipastikan sudah tertutup.