Menyoal Klaim Luhut tentang Big Data Sebut 110 Juta Warganet Ingin Pemilu 2024 Ditunda

KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 santer disuarakan oleh elite politik Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun, sejumlah pihak menyuarakan bahwa pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Klaim 110 juta big data diragukan

Pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, memaparkan keraguannya soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pemaparan itu diunggah melalui utas di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi, 12 Maret 2022.

"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" tulis Fahmi.

Fahmi lantas mengutip temuan lembaga kajian Lab45 yang menyebutkan bahwa akun Twitter yang terlibat pembicaraan penundaan pemilu atau wacana presiden tiga periode hanya berkisar di angka 10.000-an saja.

"Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas menolak. Sesuai data Drone Emprit," lanjutnya.

Fahmi menambahkan, angka 10.852 akun itu adalah akun yang turut bicara dan di-mention meski tidak ikut terlibat dalam perbincangan.

"Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA karena di-mention. Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan (penundaan pemilu) kurang dari jumlah di atas," ujar dia.

Angka 110 juta adalah hal mustahil

Fahmi menyebutkan bahwa pengguna Twitter di Indonesia adalah sebanyak 18 juta.

Dari jumlah itu, yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden hanya sekitar 10.000 pengguna saja.

"Atau hanya 0,055 persen. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG (Instagram), FB (Facebook), persentase bisa lebih sedikit," kata Fahmi.

"Sebanyak 110 juta sepertinya impossible (mustahil)" ucapnya.

Jika big data 110 juta warganet mustahil diperoleh dari Twitter, bagaimana dengan Facebook?

Fahmi mengatakan, pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 140 juta.

Dengan asumsi 0,055 persen pengguna membahas penundaan Pemilu 2024, maka hanya didapatkan 77.000 akun.

Menurut Fahmi, angka tersebut jika di-markup 10 kali hanya menghasilkan 777.000 akun.

Apabila di-markup 100 kali, maka didapatkan 7,7 juta akun. Sedangkan bila di-markup 1000 kali, baru didapatkan angka 77 juta akun.

"Jadi impossible (mustahil) ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-markup 1000x lebih datanya," kata dia.

Masyarakat ingin Pemilu 2024 sesuai jadwal

Berdasarkan pengumpulan pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 7-12 Maret 2022, diketahui bahwa mayoritas responden mengingkan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.

Pengumpulan pendapat melalui telepon itu melibatkan 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi Indonesia.

Sebanyak 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024, atau sesuai jadwal.

Kemudian, sebanyak 10,3 persen responden setuju Pemili 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Hasil survei Litbang Kompas

Litbang Kompas juga melakukan pengumpulan pendapat atas beberapa topik berikut ini:

Menurut Anda, apakah usulan penundaan pemilu betul-betul demi kepentingan ekonomi atau kepentingan politik?

• 66,7 persen menjawab kepentingan politik
• 23,4 persen menjawab kepentingan pemulihan ekonomi nasional
• 9,9 persen menjawab tidak tahu

Menurut Anda, mampu atau tidakkah bangsa Indonesia mengatasi dampak pandemi tanpa harus mengubah memperpanjang masa jabatan pemerintahan (Presiden, DPR, dll)?

• 79,8 persen menjawab mampu mengatasi
• 13,2 persen menjawab tidak mampu mengatasi
• 7,0 persen menjawab tidak tahu

Puas atau tidak puaskah Anda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dia akan tunduk dan patuh pada konstitusi dan wacana penundaan pemilu itu harus menaati konstitusi?

• 55,5 persen menjawab puas
• 14,6 persen menjawab cukup puas
• 24,2 persen menjawab tidak puas
• 5,7 persen menjawab tidak tahu

Yakin atau tidak yakinkah Anda pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024 sesuai kesepakatan DPR, pemerintah, dan KPU?

• 71,8 persen menjawab yakin
• 23,3 persen menjawab tidak yakin
• 4,9 persen menjawab tidak tahu