Indonesia Terancam Sanksi WADA, 3 Event Bulu Tangkis di Bali Tetap Berlanjut

KOMPAS.com - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memastikan turnamen bulu tangkis di Bali tetap berjalan meski ada ancaman sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA).

Indonesia akan menjadi tuan rumah tiga kejuaraan bulu tangkis akhir tahun ini yaitu Indonesia Masters (16-21 November), Indonesia Open (23-28 November), dan BWF World Tour Finals (1-5 Desember).

Namun, ketiga turnamen tersebut sempat terancam tak bisa berlangsung menyusul pernyataan WADA.

WADA menyatakan Indonesia tidak mematuhi prosedur antidoping sehingga tak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, atau internasional selama masa penangguhan.

Baca juga: Dinilai Tak Patuh, Indonesia Dapat Sanksi dari Badan Antidoping Dunia

Atlet-atlet Indonesia masih diizinkan untuk mengikuti kompetisi, tetapi tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih dan membawa nama negara selain di ajang Olimpiade.

Kepala Bidang (Kabid) Luar Negeri PBSI, Bambang Roedyanto, pun langsung berkoordinasi dengan BWF selaku induk bulu tangkis dunia.

Hasil pembicaraannya adalah tiga turnamen internasional yang akan digelar di Bali bisa tetap berjalan.

Menurut Roedy, penggunaan nama "Indonesia" di tiga ajang kelas dunia tersebut tetap diizinkan oleh BWF sebab event itu sudah lama masuk dalam kalender BWF.

"Turnamen di Bali nanti dipastikan tidak ada masalah. Bisa berlangsung sesuai jadwal. Tiga turnamen bulu tangkis internasional itu tetap bisa digelar," kata Bambang Roedyanto dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Update Jadwal Turnamen BWF 2021, Indonesia Open dan Indonesia Masters Ditunda

"Dari pihak BWF tidak ada masalah. Bisa jalan terus karena kejuaraan tersebut sudah lama dijadwalkan oleh BWF," ucapnya menambahkan.

Menyangkut soal pelarangan menggunakan nama negara di ajang multievent kecuali Olimpiade, Roedy tak bisa berkomentar lebih banyak. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah Indonesia.

"Kami menunggu arahan dan menanti bagaimana sikap pemerintah Indonesia menyikapi masalah ini," ujarnya.

"Saya mewakili PBSI belum bisa berkomentar banyak dan menunggu pernyataan pemerintah lebih dahulu," tutur Bambang Roedyanto.