Besok Sidang Isbat Penentuan Lebaran 2023, Ini Link Live Streaming dan Tahapannya

KOMPAS.com - Sidang Isbat penetapan Lebaran dan awal bulan Syawal 1444 H akan digelar Kemenag RI pada Rabu, 20 April 2023. Nantinya sidang isbat akan dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, Sidang Isbat akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag, Jakarta.

"Sebagaimana biasa Sidang Isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadhan. Tahun ini, bertepatan dengan 20 April 2023," kata Kamaruddin kepada Kompas.com, Sabtu (15/4/2023) lalu.

Baca juga: Megawati Dijadwalkan Gelar Silaturahim Politik Saat Lebaran

Jadwal dan tahapan Sidang Isbat

Kamaruddin menjelaskan bahwa Sidang Isbat penentun Idul Fitri 1444 H akan diikuti oleh Komisi VIII DPR, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), duta besar negara sahabat, dan perwakilan ormas Islam.

Kemenag juga akan menghadirkan Tim Hisab Rukyat untuk memaparkan posisi hilal guna menentukan kapan Idul Fitri 1444 H tiba.

Dalam pelaksanaannya, Sidang Isbat diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Kamaruddin menerangkan bahwa pada Kamis, 20 April 2023 atau 29 Ramadhan 1444 H posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk.

Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit-2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit-3 derajat 5,4 menit.

"Hasil hisab dan rukyatul hilal ini akan dibahas dalam Sidang Isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal," imbuh Kamaruddin.

Link live streaming Sidang Isbat

Hasil sidang Isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi Kemenag akan diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Masyarakat juga dapat memantau jalannya Sidang Isbat melalui TVRI, Kompas.com, dan live streaming di media sosial Kemenag RI melaui link berikut ini:

• Link live streaming YouTube Kompas.com.
• Link live streaming YouTube Kemenag RI.
• Link live streaming YouTube TVRI.

Baca juga: Lebaran 2023 Bisa Kembali Berbeda, Begini Keputusan Pemerintah dan Muhammadiyah