Kekecewaan hingga Kritik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah atas UU Cipta Kerja

KOMPAS.com - Pengesahan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10/2020) mengundang kekecewaan dari berbagai pihak.

Kesepakatan antara pemerintah dan para wakil rakyat itu pun menuai respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

MUI menilai pengesahan UU Cipta Kerja di tengah ramainya penolakan masyarakat menunjukkan kesan perpolitikan Tanah Air dikuasai oligarki.

Sementara itu, NU berpendapat pengesahan UU Cipta Kerja yang seakan memaksa hingga menimbulkan resistensi publik merupakan bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

Adapun Muhammadiyah mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta DPR menunda bahkan membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang terdapat banyak pasal kontroversial.

Baca juga: MUI Sayangkan Pemerintah dan DPR Tak Dengarkan Pendapat Ormas Islam yang Tolak UU Cipta Kerja

Berikut tanggapan MUI, NU, dan Muhammadiyah terkait pengesahan UU Cipta Kerja:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyesalkan sikap para politisi yang menyetujui disahkannya UU Cipta Kerja di tengah penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Anwar menilai pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja menunjukkan para politisi lebih mendengarkan aspirasi segelintir orang, dibandingkan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan, UU Cipta Kerja dinilai lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat umum.

"Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oligarki politik semakin tampak dengan jelas," ujar Anwar, Senin (5/10/2020).

Menurut Anwar, para wakil rakyat di DPR banyak yang tersandera, sehingga cenderung tidak berani menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas, yang sering berseberangan dengan kepentingan para pimpinan partai politik.

Hal ini, lanjut Anwar, diakibatkan kekhawatiran atas pergantian antar waktu (PAW) yang mungkin dilakukan oleh pimpinan partai politik bila menunjukkan sikap berbeda.

Baca juga: MUI Minta Jokowi Ingatkan Aparat Jangan Melakukan Tindakan Brutal

"Sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya daripada mendengarkan keinginan rakyatnya," kata Anwar.

Ia menduga, pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang berjalan cepat, sarat dengan kepentingan.

Anwar pun mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).