MUI Minta Jokowi Ingatkan Aparat Jangan Melakukan Tindakan Brutal

Kompas.com - 09/10/2020, 12:15 WIB
Ketua bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda didampingi Sekjen MUI Anwar Abbas saat memberikan keterangan pers terkait putusan MK soal kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda didampingi Sekjen MUI Anwar Abbas saat memberikan keterangan pers terkait putusan MK soal kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja sejak Senin (5/10/2020) di sejumah daerah diwarai dengan kerusuhan. 

Kerusuhan tersebut melibatkan massa pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian di kedua belah pihak. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka. 

Melihat kondisi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, MUI meminta kepada aparat keamanan kepolisian untuk tetap menjaga dan melindungi HAM para pengunjuk rasa.

Sebab, unjuk rasa dan penyampaian pendapat di depan umum dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.

Tak hanya itu, MUI mengimbau kepada pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

MUI juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dengan menghargai Hak Azasi Manusia Warga Negara.

"Jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa," kata MUI melalui taklimat Nomor: Kep-1730/DP-MUI/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MUI Minta Jokowi Kendalikan Keamanan, Jangan Biarkan Aparat Brutal

Penolakan sejumlah kalangan

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020).

Sejumlah pihak seperti PBNU dan PP Muhammadiyah sebelumnya menyatakan menolak omnibus law Cipta Kerja, sebab dinilai akan merugikan rakyat. 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pemerintah tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja meskipun telah ditolak sejumlah kalangan. 

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X