"Presiden Mulai Ingkar Janji, Ikut dalam Orkestra Pelemahan KPK..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekhawatiran soal pelemahan terhadap institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus disuarakan, tak hanya oleh aktivis antikorupsi, tetapi juga publik melalui berbagai saluran.

Lolosnya para calon Pimpinan KPK 2019-2023 yang dinilai memiliki sejumlah catatan, dinilai sebagai bentuk sikap abai Presiden Joko Widodo dan DPR terhadap aspirasi dan masukan publik.

Lima Pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih melalui mekanisme voting di Komisi III DPR pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Oce Madril, menilai, janji Jokowi memperkuat KPK tak terbukti.

Tak hanya dalam hal proses pemilihan capim KPK, tetapi juga langkah Presiden Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK dengan poin-poin yang dianggap bisa melemahkan lembaga tersebut.

Baca juga: Jokowi Harap Revisi UU KPK Disikapi Tanpa Prasangka Berlebihan

"Sebetulnya sekarang yang kita inginkan adalah konsistensi Presiden terhadap janji-janjinya. Karena terlihat sekali dalam seleksi pimpinan, kemudian dalam isu revisi UU KPK. Presiden terlihat tidak konsisten dengan janji politik," kata Oce, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/9/2019) siang.

"Presiden mulai ingkar janji, mulai ikut dalam orkestra pelemahan KPK. Nah ini yang kita ingatkan. Supaya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden itu masih tetap tinggi," lanjut dia.

Oce menilai, satu-satunya harapan publik terhadap Presiden Jokowi karena publik menganggap Jokowi merupakan sosok yang "bersih".

"Kemudian tidak terkait dengan hiruk pikuk oligarki partai politik. Ada harapan besar terhadap Presiden Jokowi untuk dapat konsisten dengan janji pemberantasan korupsi karena level korupsi kita itu masih tinggi," kata Oce.

Abaikan suara publik

Terkait lima Pimpinan KPK 2019-2023 yang baru terpilih, Oce menilai, Presiden dan DPR dinilai mengabaikan masukan-masukan yang disampaikan publik.

"Memang sekarang Presiden dan DPR itu seperti menutup mata, menutup telinga dari masukan-masukan publik, dari masukan-masukan stakeholder yang bergerak di bidang antikorupsi," kata Oce.

Oce mengatakan, "cueknya" pemerintah terhadap masukan-masukan yang diberikan masyarakat untuk lembaga KPK terlihat dalam proses pemilihan Pimpinan KPK kali ini.

Baca juga: Nyatakan Sikap, Persatuan Guru Besar Indonesia Nilai Pembahasan Revisi UU KPK Tergesa-gesa

"Itu Presiden tidak terlalu memerhatikan masukan publik begitu. Padahal sudah banyak catatan yang disampaikan kepada Presiden terkait dengan integritas dan track record dari para calon, tetapi ternyata tidak didengarkan juga, tidak dipertimbangkan," ujar dia.

Menurut Oce, Komisi III DPR juga menunjukkan sikap yang sama. Para wakil rakyat dianggap tak mempertimbangkan dengan baik masukan yang disampaikan.

"Akhirnya memang saat ini sudah terpilih 5 pimpinan dengan segala catatan yang mengikuti mereka. Tentu ini juga akan menjadi preseden buruk bagi seleksi-seleksi pimpinan sekelas lembaga KPK," kata Oce.

Pemberantasan korupsi, lanjut Oce, tak akan sukses jika tak didukung komitmen politik Presiden.

Menurut Oce, kekecewaan yang disampaikan publik ini dapat berdampak mengurangi kepercayaan terhadap Presiden.