Arzeti Bilbina Minta Kemenkes Penuhi Hak Kesehatan Pasien Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzeti Bilbina, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencukupi semua hak kesehatan pasien Covid-19.

Ia juga meminta pemerintah agar menggratiskan obat-obatan dan vitamin bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri mengingat harganya yang mahal.

Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda, Arzeti Bilbina Ajak Pemuda Bangkit dan Patuhi Protokol Kesehatan

Bahkan jika perlu, menggratiskan pajak bagi obat-obatan Covid-19 lantaran pajak obat yang terlalu tinggi mengakibatkan mahalnya harga obat.

"Menkes harus tanggap dan sigap. Sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara masif. Jangan hanya 3 M dan 3 T saja. Yang terpenting, penuhi segala kebutuhan mereka. Gratiskan vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan," ujar Arzeti dalam keterangan tertulis, Jumat (15/1/2020)

Legislator dari Dapil Jatim I ini menyebut jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Ada sekitar 858.043 jiwa terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah kematian yang sangat tinggi.

Baca juga: Arzeti Bilbina Ajarkan Anak Tarian Tradisional Sejak Dini

Kurva setiap hari terus naik dan belum ada indikasi penurunan. Menurut dia, perlu ada terobosan strategi dan kebijakan dalam penanganan pandemi .

Saat ini, banyak rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah penuh. Padahal jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin meningkat sehingga banyak sekali pasien yang harus isolasi mandiri.

Sedangkan jumlah pasien yang melakukan isolasi mandiri ini angka pastinya belum diketahui.

Baca juga: Arzeti Bilbina Tak Akan Tuntut Penyebar Fitnah Dirinya Berselingkuh

Berdasarkan temuan lapangan dan pengamatan yang dilakukankanya, Arzeti mencatat di Jabodetabek, Surabaya, dan Sidoarjo hampir semua yang positif dengan gejala ringan diminta untuk isolasi mandiri.

"Meskipun pemerintah saat ini sedang memulai vaksinasi serempak, jangan sampai lengah sedikitpun. Situasi sekarang sedang genting. Pemerintah harus sigap dan tanggap. Jangan hanya fokus pada vaksinasi tetapi penanganan pasien dilupakan," ujar Arzeti.