Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Warga El Salvador Demo Tolak Bitcoin, Bakar ATM Uang Kripto

Kompas.com - 16/09/2021, 07:45 WIB

Aditya Jaya Iswara

Penulis

Lihat Foto

ATM bitcoin El Salvador, Chivo, dibakar massa dalam aksi unjuk rasa menentang Presiden Nayib Bukele di San Salvador, Rabu (15/9/2021). Ribuan pengunjuk rasa menolak bitcoin sebagai alat pembayaran sah, dan memprotes upaya Bukele untuk menjabat lagi pada 2024, karena batas masa jabatan presiden di El Salvador adalah satu periode.(AP PHOTO/IVAN MANZANO)

Pegawai pemerintah menunggu pembukaan ATM Chivo, dompet digital untuk setor tarik mata uang kripto, setelah bitcoin dilegalkan sebagai alat pembayaran di El Salvador, Selasa (7/9/2021). Mulai hari itu semua bisnis di El Salvador harus bisa menerima pembayaran dengan bitcoin, kecuali bagi yang tidak mampu secara teknologi.

Sumber AFP

SAN SALVADOR, KOMPAS.com - Ribuan warga El Salvador pada Rabu (15/9/2021) berdemo menentang bitcoin yang disahkan sebagai alat pembayaran oleh pemerintah.

Rakyat El Salvador juga menolak reformasi peradilan yang menurut para kritikus mengancam demokrasi.

Pekan lalu, El Salvador menjadi negara pertama yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran sah selain dollar AS.

Pengesahan bitcoin El Salvador yang dilakukan Presiden Nayib Bukele ini disambut dengan campuran rasa ingin tahu serta keprihatinan.

Pada hari ketika Amerika Tengah menandai peringatan dua abad kemerdekaannya dari kekuasaan Spanyol, pengunjuk rasa membakar mesin ATM bitcoin bernama Chivo di San Salvador, salah satu dari sekitar 200 ATM yang dipasang di seluruh negeri.

Para pedemo di alun-alun pusat ibu kota juga mengangkat tinggi-tinggi plakat yang mencela "kediktatoran", dan tulisan-tulisan "Hormati Konstitusi", "Tolak bitcoin."

Sejumlah hakim dengan jas dan dasi juga ikut demo El Salvador untuk menentang UU yang baru-baru ini disahkan oleh legislatif yang dikendalikan Bukele.

Undang-undang tersebut memberhentikan semua hakim di atas 60 tahun atau yang memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun. Aturan itu akan berdampak pada sekitar sepertiga dari semua hakim yang menjabat.

Halaman Berikutnya