[KLARIFIKASI] Jakarta Masih Ibu Kota sampai Ada Keppres Pemindahan

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Tersiar narasi yang menyebutkan mulai 2024, Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia.

Ibu kota negara dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah keputusan presiden (keppres) yang akan dikeluarkan pada semester I 2024.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, sebagian narasi keliru dan ada yang perlu diluruskan.

Narsai yang beredar

Narasi mengenai Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia mulai 2024 disebarkan oleh akun TikTok ini, ini, ini, ini, dan ini.

Pengunggah menyertakan video berdurasi 2 menit 57 detik.

Narator dalam video menjelaskan bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota karena sudah mulai dipindahkan ke Kalimantan Timur pada 2024.

Video mengutip pernyataan otorita IKN yang menyebutkan Keppres akan dikeluarkan pada semester I 2024.

Berikut teks yang tertera pada awal video yang diunggah salah satu akun pada 22 Juli 2023:

MULAI 2024
JAKARTA TIDAK LAGI MENJADI IBU KOTA INDONESIA

akun TikTok Tangkapan layar unggahan dengan narasi sebagian benar di sebuah akun TikTok, mengenai Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia mulai 2024.

Penelusuran Kompas.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024.

Kendati demikian, Jakarta masih menjadi ibu kota sampai adanya keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ mengatur sebagai berikut:

Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, kapan terbitnya keppres sepenuhnya kewenangan presiden.

"Kapan persisnya keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden," ujarnya, Kamis (7/3/2024) seperti diwartakan Kompas.com.