[HOAKS] Penerapan Denda Rp 500 Juta pada Pengobatan Alternatif

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Tersiar klaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia membuat perjanjian terkait pandemi atau WHO Pandemic Treaty yang membahayakan sektor kesehatan di Indonesia.

Perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 27 Mei 2024.

Salah satu ketentuan yang diatur, yakni penerapan denda Rp 500 juta pada pengobatan alternatif, seperti konsumsi jamu dan obat herbal atau tradisional.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi bahwa WHO menerapkan denda Rp 500 juta pada pengobatan alternatif disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, dan ini.

Pengunggah menyertakan video wawancara purnawirawan polisi Dharma Pongrekun bersama TV One.

Dharma mengatakan, jika Indonesia menandatangani WHO Pandemic Treaty, maka akan ada penerapan denda bagi masyarakat yang mengonsumsi obat herbal. 

Bahkan, kata dia, ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Contoh yang paling gampang ya, kalau Mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu itu enggak boleh. Itu pelanggaran dan akan didenda Rp 500 juta," ujar Dharma.

Sementara, berikut ini narasi yang ditulis salah satu akun, pada Selasa (21/5/2024):

Masalahnya jika Tanggal 27 Mei 2024 WHO Pandemy Treaty di tandatangani oleh Pejabat Indonesia
Herbal, bekam, pijat, pengobatan alami, di larang. Di anggap melanggar hukum Bisa di penjara atau denda Rp 500 juta Tidak bisa menolak vaksinasi, kalau menolak masuk penjara atau denda Rp 500 juta Berlaku 30 hari setelah penandatanganan WHO Pandemy Treaty
Jadi kedaulatan kesehatan Rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi
Semua hanya atas instruksi WHO, jika sakit di rawat di rumah , ketahuan oleh aparat, maka akan di ambil paksa di bawa ke RS, dan dilakukan pengobatan cara WHO
Ini yg jadi masalah besar, rakyat Indonesia dalam pembunuhan secara sistematis. Sudah ada beberapa Negara yg menolak WPT ini Jepang, Rusia, Selandia Baru, Inggris sudah menolak Tinggal sebentar lagi tgl 27 Mei
Harusnya kita bersama menolak, kalau tidak banyak yg menolak , Bakal di tandatangani pejabat pro WHO.
Ayo bantu share, rakyat wajib tolak!!!

akun Facebook Tangkapan layar konten hoaks di sebuah akun Facebook, Selasa (21/5/2024), mengenai WHO akan mendenda Rp 500 juta untuk konsumsi jamu dan obat herbal.

Penelusuran Kompas.com

Video wawancara Dharma Pongrekun diunggah di kanal YouTube TV One, pada 17 Mei 2024. Ia diwawancarai karena berencana mendaftar sebagai calon gubernur melalui jalur independen pada Pilkada Jakarta.

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania membantah soal penerapan denda pada pengonsumsian jamu dan obat herbal.

"Kenyataannya itu sama sekali tidak benar ya," kata Inggrid kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2024).

"Justru di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit menuliskan, yang intinya mendorong pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan obat bahan alami yang terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka," kata dia.