Profil Bupati Banyumas yang Trending di Twitter Usai Tanyakan Pilihan Capres ke Mahasiswa Unsoed

KOMPAS.com - Bupati Banyumas Achmad Husein menjadi trending topik di lini masa Twitter pada Rabu (9/8/2023).

Hingga Rabu siang, topik "Bupati Banyumas" dibicarakan setidaknya lebih dari 10.700 kali.

Pembahasan mengenai Bupati Banyumas di media sosial ini ramai dibicarakan warganet usai sang bupati menanyakan pilihan capres kepada sejumlah mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Cuplikan video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut menjadi sorotan lantaran ketiga mahasiswa yang ditanyai bupati menyebut nama Anies Baswedan sebagai pilihan calon presiden.

Padahal, sebagaimana diketahui, Husein merupakan kader PDI-Perjuangan (PDI-P) di mana partai tersebut mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden.

Husein sendiri saat dikonfirmasi mengatakan, beda pilihan itu bukanlah masalah.

"Saya sudah bilang beda pilihan ndak masalah. Mungkin kalau ikut jadi ajudan milenial bupati, lihat kinerja pemkab, pilihan mereka bisa berubah, ngikut pilihan saya," kata Husein dikutip dari Kompas.com, Rabu (9/8/2023).

Dirinya juga mengatakan, tidak khawatir apabila ada pihak-pihak yang mempersoalkan video karena dianggap melakukan kampanye di kampus.

"Kenapa masalah? Saya tidak kampanye," ujar Husein.

Lantas siapa sebenarnya Achmad Husein?

Baca juga: Profil 5 Hakim MA dalam Sidang Kasasi Ferdy Sambo, Dua Orang Ingin Tetap Vonis Mati

Profil Achmad Husein

Achmad Husein lahir di Jakarta, 17 Agustus 1959, dan kini berusia 63 tahun.

Dikutip dari laman Banyumaskab, Husein menempuh pendidikan SD di SDN Karangklesem Pekuncen. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri Purwokerto.

Lulus SMA, ia kemudian menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Husein menjabat sebagai Bupati Banyumas selama dua periode. Ia maju sebagai Bupati Banyumas dengan diusung oleh PDI-P.

Husein menjabat sebagai Bupati Banyumas pada periode 2013-2018 dan periode keduanya tahun 2019-2023.

Husein sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Banyumas pada tahun 2005 hingga 2007.

Setelahnya, Husein menjadi Wakil Bupati Banyumas pada tahun 2008-2013.

Berikut ini rincian perjalanan karir Bupati Banyumas Achmad Husein:

• Civil Surpervisor PT. Hutama Jala Jakarta (1986-1988)
• Civil Engineer PT. Hutama Takenaka (1988-1990)
• Project Manager PT. Chiyoda International (1990-1999)
• Project Control Manager PT. Thames Pamjaya (1999-2002)
• Administration Manager PT. Ume Persada (2002-2003)
• Direktur Distrubusi PDAM Surabaya (2003-2005)
• Direktur Utama PDAM Kabupaten Banyumas (2005-2008)
• Wakil Bupati Banyumas (2008-2013)
• Bupati Banyumas (2013-sekarang).

Baca juga: Profil Bupati Pandeglang Irna Narulita yang Disorot KPK Imbas Harta Jumbo, Tercatat Punya 112 Tanah

Pernah viral karena minta KPK memberi peringatan sebelum ada OTT

Pada tahun 2021, Husein pernah viral usai videonya dalam acara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di media sosial.

Dalam video singkat yang beredar, Husein meminta KPK memperingatkan terlebih dahulu sebelum menangkap lewat OTT.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein dalam video berdurasi 24 detik.

Meski demikian, saat itu Husein menjelaskan video yang beredar tersebut tidak memuat pernyataannya secara lengkap.

Dia mengatakan, pernyataan itu dilontarkan saat menghadiri diskusi dalam ranah tindak pencegahan yang diadakan oleh Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK pada Kamis (11/11/2021) di Semarang, Jawa Tengah.

"Yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan, salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah," kata Husein, dikutip dari Kompas.com (15/9/2021).

Dengan adanya OTT, menurutnya keadaan daerah belum tentu menjadi lebih baik.

Selain itu, lanjut dia, kepala daerah yang terkena OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja, sehingga diteruskan.

Baca juga: Viral Video Bupati Banyumas Tanya Pilihan Capres, 3 Mahasiswa Baru Unsoed Kompak Jawab Anies