Mengapa Deforestasi Harus Menjadi Musuh Masyarakat?

Berangkat dari data digital deforestasi di atas, sudah seharusnya pengendalaian krisis iklim dari sektor kehutanan untuk menurunkan deforestasi dan degradasi hutan dimulai dari angka 33,4 juta hektare. Itu pun, harus dipilih dan dipilah menurut skala prioritas sesuai dengan kemampuan penganggaran, SDM,  dan peralatan yang ada.

Prioritas tertinggi untuk menurunkan deforestasi adalah memulihkan dan merehabilitasi dengan revegetasi tanaman/vegetasi kayu-kayuan pada kawasan hutan lindung 5,6 juta hektare dan hutan konservasi 4,5 juta hektare.

Sementara untuk hutan produksi yang dipersiapkan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) selain perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diarahkan pada kawasan hutan produksi biasa maupun terbatas yang tidak ada tutupan hutannya seluas 16,8 juta hektare.

Pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdeforestasi tidaklah mudah dan tidak semudah membalik tangan. Buktinya sudah lebih dari 40 tahun, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilaksanakan dihitung sejak adanya Inpres Reboisasi dan Penghijauan tahun 1976, dengan luasan ribuan hektar hutan yang direhabilitasi, sampai hari ini belum sekalipun dirilis secara resmi berapa luas keberhasilan yang dicapai.

Hal itu membuktikan betapa sulitnya membangun hutan kembali dibandingkan dengan kegiatan deforestasi yang berlangsung setiap tahun. Wajar apabila deforestasi dapat dianggap musuh masyarakat (public enemy) karena pengaruh, dampaknya sangat besar dan sangat mengacam bagi kelangsungan hidup manusia tidak saja bagi bangsa Indonesia tetapi juga masyarakat dunia.