Duduk Perkara Bupati Kepulauan Meranti Marah-marah hingga Dipanggil Kemendagri

"Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," ujarnya.

"Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan," tandas Adil.

Di tengah-tengah penyampaian pendapatnya di hadapan Luky, terlontar kata "ibl**" dan "set**" dari mulut Adil.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani Yakin Utang Negara Bisa Dibayar Lewat Pajak, Ini Kata Ekonom...

Teguran keras Kemendagri

Buntut dari ucapan pedasnya ke Kemenkeu, Sekejen Kemendagri Suhajar meminta agar Adil lebih mengedepankan etika ketika berbicara, terlebih posisisnya sebagai seorang pejabat publik.

Dilansir dari Kompas.com, Suhajara menyampaikan bahwa pejabat publik seharunya menjadi contoh bagi masyarakat dan meminta permasalahan di Kabupaten Kepulauan Meranti agar dikomunikasikan baik-baik.

"Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” ungkap Suhajar.

Baca juga: Penjelasan Kemendagri soal Isu E-KTP WNA Dikaitkan dengan Pemilu 2024