Apakah Seorang Kleptomania Bisa Dipidana?

KOMPAS.com - Kasus dugaan pencurian cokelat di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan, baru-baru ini ramai di media sosial.

Bermula pada Sabtu (12/8/2022), karyawan Alfamart memergoki dan merekam pelaku beserta barang bukti cokelat yang dibawa pergi tanpa membayarnya.

Masalah kian melebar usai pelaku mengancam karyawan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebarkan video memperlihatkan dirinya.

Tak terima karyawannya ditekan, Alfamart melaporkan pelaku ke Polres Tangerang Selatan pada Senin (15/8/2022).

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarly Sollu mengatakan, kasus dugaan pencurian ini berujung dengan damai.

Diberitakan Kompas.com, (16/8/2022), pelaku memiliki kebiasaan tanpa sadar mengutil barang belanjaan. Bahkan, pihak keluarga menyebutnya "kelainan".

"Kami ketahui bahwa keterangan dari keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan tetapi bukan ODGJ," ujar Sarly di Mapolres Tangerang Selatan, Senin (15/8/2022).

Dikutip dari Kompas.com, (15/8/2022), klepto atau kleptomania adalah gangguan kepribadian, kebiasaan, dan impuls, di mana ciri orang yang mengalaminya sering mengambil dan mencuri barang secara berulang.

Lantas, apakah seorang kleptomania yang ketahuan mencuri tidak bisa dipidana?

Baca juga: Minta Maaf, Putri Mariana Akui Ibunya Curi 3 Cokelat dan 2 Sampo di Alfamart

Penjelasan pakar hukum

Pakar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji menjelaskan, pelaku yang terbukti secara medis menderita gangguan jiwa termasuk kleptomania, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebab secara teori, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi asas afwezig-heids van alle materiele wederrechtelijkheid (AVAW) dan afwezigheids van alle schuld (AVAS).

"Maka yang namanya pertanggungjawaban pidana itu harus memenuhi pertama AVAW atau perbuatannya itu ada. Perbuatan itu diatur dalam undang-undang," ujar Rustamaji, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Misalnya, tindak pidana pencurian yang erat dikaitkan dengan klepto, telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kemudian harus dipenuhi juga afwezigheids van alle schuld, schuld itu masalah kesalahan," tutur Rustamaji.

Ia mengatakan, jika aspek kesalahan tidak terbukti karena ada cacat psikologi seperti kleptomania, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan.