"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata dia.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Komcad dan Bedanya dengan Wajib Militer
Terkait atribut baru ini muncul pro dan kontra.
Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga politisi PDI-P Junimart Girsang menilai hal tersebut adalah sesuatu yang aneh.
"Perlengkapan baret dan tongkat komando menurut saya menjadi suatu keanehan disematkan kepada para pejabat, pegawai ATR/BPN," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/7/2022).
Ia mempertanyakan urgensi penggunaan atribut tersebut.
"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/BPN. Apa urgensinya? Apa filosofinya?" katanya lagi.
Baca juga: 6 Negara yang Pernah Alami Kudeta Militer, Mana Saja?
Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
"Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer," ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/7/2022).
Menurutnya Kemeterian ATR/BPN harusnya fokus pada pemberantasan mafia tanah dibanding membuat seragam baru.
Ia mengatakan pemberantasan mafia tanah sangat diperlukan mengingat banyaknya oknum pegawai ATR / BPN yang terlibat.
Selain itu, pembuatan seragam baru membutuhkan tambahan anggaran padahal, situasi keuangan negara sedang sulit.
Baca juga: 10 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2021, Bagaimana dengan Indonesia?