Birokrasi Dirampingkan, Menpan RB Keluarkan Surat Edaran

Kompas.com - 18/11/2019, 17:23 WIB
Tangkapan layar surat edaran Menteri PANRB mengenai perampingan birokrasi menpan.go.idTangkapan layar surat edaran Menteri PANRB mengenai perampingan birokrasi

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan surat edaran mengenai langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

Surat edaran Menteri PANRB tersebut berisi sembilan langkah yang harus segera dilakukan seluruh pimpinan instansi sebelum Desember 2019.

Kesembilan langkah tersebut ada dalam surat edaran Menteri PANRB Nomor 384, 290, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Wali Kota dan Bupati.

Dilansir dari situs resmi PANRB, kesembilan langkah strategis ini dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon II, IV, dan V, di mana dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Selanjutnya, dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja terdampak peralihan dan mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Baca juga: Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

"Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi," bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Kemudian, penyelarasan kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan.

Tugas para pimpinan instansi untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan pengertian terhadap seluruh pegawai di instansi masing-masing berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Sehingga, setiap pegawai dapat menyesuaikan diri.

Pertanggungjawaban disampaikan langsung kepada Menteri PAN RB, di mana hasil identifikasi dan pemetaan jabatan dalam softcopy diberi waktu maksimal pada minggu keempat bulan Desember 2019.

Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X