Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Bagaimana Sikap Presiden Terdahulu?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara penyerahan pesawat C-130-30 Super Hercules A-1344 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

Diberitakan Kompas.com, Kamis (25/1/2024), Jokowi juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk menteri.

"Kan demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," ujar Jokowi.

Menurutnya, hal tersebut didasarkan presiden dan menteri yang merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Lantas, bagaimana dengan sikap presiden sebelumnya?

Era Pemilu 2014

Sepuluh tahun lalu, posisi yang mirip dengan Jokowi sempat dialami presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu, SBY masih menjabat sebagai presiden untuk periode keduanya. Di saat bersamaan, Indonesia menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Selama masa kampanye, SBY yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat turut berkampanye ke beberapa daerah.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (2/4/2014), Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, presiden termasuk pejabat negara, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2013.

Namun, dalam hal berkampanye, presiden tidak perlu cuti saat hanya menggunakan beberapa jam waktunya untuk kampanye.

"Untuk Presiden, sejauh itu tidak mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan dan telah dikoordinasikan dengan wapres, tentu bisa melaksanakan kampanye," kata Julian.

Saat berkampanye di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, SBY tidak mengambil cuti. Pagi harinya, presiden memimpin rapat kabinet paripurna.

Rapat kabinet hari itu membahas bantuan sosial dan pendanaan kampanye, isu kecurangan pemilu, serta keamanan dan ketertiban pemilu.

Rapat dimulai pukul 08.00 hingga pukul 09.30 WIB. Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB, SBY bertolak dari Jakarta menuju Palembang untuk berkampanye.

Pada 2014, Presiden SBY tidak terlihat terang-terangan mendukung salah satu capres-cawapres.

Sebagai informasi, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terdiri dari dua calon, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Tapi, dikutip dari Kompas.com, Senin (30/6/2014), Partai Demokrat yang diketuai SBY mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Hatta.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, keputusan tersebut diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat, SBY.

"Sekarang saudara-saudara lihat, para petinggi Demokrat yang hadir di sini komplet. Di Partai Demokrat, mekanismenya terstruktur dan jelas satu kontrol dari ketua umum," kata Syarief.

Kondisi berbeda terjadi pada Pemilu 2009. Saat itu, meski tidak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY tetap melaksanakan kampanye karena kembali mencalonkan diri menjadi presiden.

Menteri Dalam Negeri era SBY, Gamawan Fauzi menyampaikan, SBY kala itu mengajukan cuti untuk melaksanakan kampanye capres-cawapres.

Menurutnya, Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur kampanye yang diikuti pejabat negara, termasuk presiden dan wapres, salah satunya harus memenuhi keharusan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Namun demikian, tidak ada ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pasal 13 PP Nomor 18 Tahun 2013 turut mengatur ketentuan cuti presiden dan wapres yang akan berkampanye.

Dalam ketentuan itu disebutkan pelaksanaan cuti presiden dan wapres dilakukan berdasarkan kesepakatan keduanya.

Pada Pemilu 2004, kontestasi pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya terjadi.

Saat itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai presiden.

Diberitakan Kompas.id, Megawati turut menjadi kontestan dan maju sebagai capres bersama dengan Hasyim Muzadi.

Selain Megawati-Hasyim, kontestasi Pemilu 2004 diikuti empat pasangan lain, yakni Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Wiranto-Salahuddin Wahid, dan SBY-JK.

Pasangan SBY-JK pun mengalahkan presiden petahana Megawati di putaran kedua dengan persentase suara 60,62 persen dari seluruh surat suara sah.