Israel Berencana Tutup 6 Kementeriannya Imbas Perang dengan Hamas di Gaza

Perkembangan terbaru, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata selama empat hari mulai Jumat (24/11/2023). Namun, belum diketahui apakah kesepakatan ini akan mengakhiri perang.

Selama perang berlangsung lebih dari satu bulan, kerugian material dan korban jiwa terus meningkat.

Dikutip dari Kompas.id, Jumat, hingga diumumkannya gencatan senjata pada Rabu (22/11/2023), jumlah korban tewas dari pihak Palestina mencapai 14.000 orang. Selain itu, gedung-gedung dan infrastruktur di Gaza hancur usai digempur Israel dari udara, darat, dan laut.

Imbas perang tersebut, Israel bahkan mempertimbangkan untuk menutup enam kementeriannya.

Tutup salah satu kementerian penting

Dilansir dari TheJerusalemPost, Minggu (19/11/2023), Panitera Kementerian Keuangan Israel merekomendasikan penutupan enam kementerian, salah satunya Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme.

Kementerian tersebut dikenal dengan peran pentingnya dalam menjaga dan memperkuat hubungan antara Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia.

Langkah yang diambil ini merupakan bagian dari rencana lebih luas yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan untuk merealokasi dana di tengah keterlibatan militer yang sedang berlangsung.

Keputusan tersebut telah memicu kekhawatiran besar di kalangan Diaspora Yahudi global yang memandang kementerian tersebut sebagai penghubung penting dengan negara Israel.

Meski begitu, Perwakilan Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Disaporan dan Pemberantasan Antisemitisme mengatakan, sebenarnya tidak ada ancaman langsung terhadap kementerian tersebut.

5 kementerian yang juga akan ditutup

Dilansir dari MiddleEastMonitor, Selasa (21/11/2023), Kementerian Keuangan Israel mengusulkan lima kementerian lain yang akan ditutup selain Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme, yaitu:

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan akan membawa amandemen anggara tersebut kepada pemerintah minggu depan untuk mendapatkan persetujuan.

Langkah yang diambil Smotrich juga diperkirakan akan mencakup pemotongan pendanaan pada kementerian-kementerian tertentu.

Hal ini terjadi ketika penasihat hukum pemerintah Gali Baharav-Miara memutuskan dana koalisi yang tidak terkait dengan perang akan dibekukan.

Dana koalisi merupakan program pengeluaran yang ditujukan terhadap lima partai yang membentuk pemerintahan Benjamin Netanyahu.