Kualitas Udara di Jakarta Tidak Sehat, Apa Saja Langkah Pemerintah?

KOMPAS.com - Kualitas udara di DKI Jakarta banyak disebut masuk kategori tidak sehat karena tingkat polusi udara yang tinggi.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mengalami batuk selama empat minggu karena polusi udara yang buruk di Ibu Kota.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melalui akun Instagram resminya @sandiuno, Senin (14/8/2023).

"Karena Bapak Presiden sendiri sudah batuk hampir 4 minggu dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitas yang buruk," ujar Sandi.

Pemantauan kualitas udara di Jakarta

Buruknya kualitas udara di Jakarta bisa dilihat dari pemantauan Partikulat (PM 2.5) dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dilansir dari Kompas.com, Senin (13/7/2023), PM 2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer)

Berdasarkan monitoring Stasiun BMKG Kemayoran, indeks PM 2.5 di Jakarta pada Senin (14/8/2023), kandungan PM 2.5 mencapai mencapai 117 ug/m3. Indikator ini menunjukkan kualitas udara tidak sehat.

Pada Senin, kondisi udara di Kemayoran sama dengan Kubu Raya (Kalimantan Barat), Mempawah (Kalimantan Barat), dan Semarang (Jawa Tengah) yang sama-sama tidak sehat.

Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta?

Langkah pemerintah

Jokowi memberikan empat perintah soal penanganan buruknya kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Senin (14/8/2023) yang dihadiri oleh Sandiaga Uno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Berikut empat arahan Jokowi terkait buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya:

1. Penanganan jangka pendek

Arahan Jokowi yang pertama adalah penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik.

Jokowi mengatakan, perlu ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk regulasi utk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek.

"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Jika diperlukan, kata Jokowi, pemerintah akan mendorong kerja dari rumah (WFH) atau kerja secara hybrid untuk karyawan perkantoran.

2. Penanganan jangka menengah

Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga terkait supaya konsisten mendorong penerapan kebijakan agar penggunaan kendaraan berbasis fosil berkurang.

Ia berharap, pengguna kendaraan bisa beralih menggunakan transportasi massal, seperti LRT dan MRT, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan September 2023.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan soal percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. 

3. Penanganan jangka panjang

Dilansir dari Kompas.id, Senin (14/8/2023), Jokowi juga meminta penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta adanya pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.

4. Mengedukasi publik

Arahan terakhir yang disampaikan Jokowi soal penanganan kualitas udara yang buruk di Jakarta adalah mengedukasi publik.

"Terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya," katanya.

Jokowi juga menyampaikan, buruknya kualitas udara di Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

• Kemarau panjang tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi
• Pembuangan emisi dari transportasi
• Aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur.