Effendi Simbolon Dipanggil PDI-P Sebut Prabowo Cocok Jadi "Nakhoda" RI, Ini Deretan Kontroversinya

KOMPAS.com - Politisi PDI-P Effendi Simbolon dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Senin (10/7/2023).

Pemanggilan ini dilakukan karena Effendi disebut-sebut melontarkan pernyataan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat menjadi nakhoda RI.

Padahal diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).

Effendi Simbolon bukan kali ini saja mendapat sorotan, sebelumnya dia juga kerap disorot karena sejumlah kontroversinya. Berikut beberapa di antaranya: 

Sebut DPR seperti PNS

Pada 2021, nama Effendi sempat mendapat sorotan setelah menyebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Efendi saat itu, banyak politisi yang terpilih sebagai anggota dewan tidak bekerja layaknya politisi, melainkan layaknya seorang pencari kerja seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrat.

"Lihat saja rata-rata di Senayan itu kan, anggota DPR-nya kan kayak pegawai negeri. Mana ada suara rakyat sekarang di DPR itu. Orang akhirnya kayak ngantor diabsen, pulang diabsen," ujarnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (27/3/2021).

Menurutnya anggota dewan memiliki tugas penting sebagai wakil rakyat yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada semua anggota dewan agar tidak bersikap pragmatis, sehingga menimbulkan persepsi bahwa DPR bukan mewakili rakyat.

Usulkan duet Puan-Anies pada Pemilu 2024

Masih pada tahun yang sama, Effendi juga pernah mengusulkan wacana pencapresan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Ia mengklaim, usulan tersebut merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius.

"Ini serius, saya resmi saya mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini usul," ujarnya, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (31/5/2021).

Effendi menilai, duet antara Puan dan Anies lebih cocok dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

Sebut TNI gerombolan

Pada September 2022, Effendi kembali mendapat sorotan lantaran diduga mencemarkan nama baik TNI dengan menyebutnya sebagai "gerombolan".

Pernyataan itu keluar ketika rapat Komisi I DPR pada 5 September 2022 dan dihadiri oleh pihak TNI.

Semula, Effendi menemukan ketidakharmonisan di tubuh internal TNI. Hal ini didasarkan atas sejumlah pihak TNI yang tidak menghadiri rapat.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," kata Effendi, dikutip dari Kompas.com (13/9/2022).

Akibatnya, Anggota Komisi I DPR RI tersebut dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK).

Pokok aduannya, Effendi disebut melanggar kode etik anggota DPRI RI pada rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Komisi I DPR RI.

(Sumber: Nicholas Ryan Aditya, Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Diamanty Meiliana, Dani Prabowo, Sabrina Asril)