Mengapa Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Berjalan Alot?

KOMPAS.com - Upaya pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mark Methrtens kini berpacu dengan waktu.

Pasalnya, batas waktu negosiasi yang ditentukan telah habis pada Sabtu (1/7/2023).

Kendati demikian, pemerintah saat ini masih terus mengupayakan negosiasi dan pendekatan damai untuk membebaskan Philips.

Pemerintah bahkan telah menyanggupi uang Rp 5 miliar sebagai tebusan untuk membebaskan pilot tersebut.

Lantas, mengapa negosiasi pembebasan pilot Susi Air berjalan alot?

Tuntutan KKB mutlak tidak bisa ditolerir

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, setiap kasus memiliki kerumitan yang berbeda.

Menurutnya, setiap upaya harus dilakukan dengan hati-hati, serta melihat peluang dan potensi hambatannya.

Dalam konteks pilot Susi Air, Fahmi menyebutkan adanya beberapa tuntutan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mutlak tidak bisa ditolelir, seperti soal referendum dan senjata.

"Jadi tawaran uang tebusan itu memperjelas posisi Indonesia bahwa itu adalah batasannya. Sudah ada upaya-upaya untuk komunikasi," kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Untuk membebaskan pilot Susi Air, Fahmi menilai bahwa operasi militer tidak bisa dilakukan.

Pasalnya, ada banyak tantangan dan hambatan, seperti medan, cuaca, serta dampak keamanan dan keselamatan, baik sandera, tim penyelamat, maupun warga sipil.

"Karena bisa saja, misalnya, operasi pembebasan bisa dilakukan, pilot berhasil dievakuasi, tapi balasannya kemudian KKB menyerang warga sekitar," jelas dia.

"Kan itu jadi gak berarti, menyelamatkan satu orang tapi sekian nyawa jadi berisiko," lanjutnya.

Fahmi menjelaskan, tawaran uang tebusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membebaskan sandera dengan upaya damai dan persuasif.

Menurutnya, langkah ini juga selaras dengan keinginan banyak pihak.

"Banyak pihak ingin supaya pembebasan bisa dilakukan secara damai, persuasif, tidak dengan kekerasan. Karena itu akan berisiko dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ini opsi paling mungkin," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tidak mempersoalkan pemberian uang tebusan tersebut.

Ia menyebutkan, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa Methrtens maupun masyarakat di sekitar.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apa pun yang seharga itu," kata Yudho di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (4/7/2023).

"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," sambungnya.