Pengamat Ungkap Banyak Pesawat Registrasi Asing Dioperasikan di Indonesia, Sebut Merugikan Negara

KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Alvin Lie mengungkapkan banyaknya pesawat registrasi asing yang dioperasikan di Indonesia.

Hal itu Alvin tuliskan melalui twit di akun Twitter pribadinya, @alvinlie21 pada Selasa (27/6/2023).

Alvin menuliskan, banyak pesawat beregistrasi T7 (San Marino) dan N (USA) berdomisili di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Pswt² registrasi asing yg dioperasikan di Indonesia melanggar azas Cabotage, merugikan pendapatan negara & cacat hukum. Sehrsnya pswt yg dioperasikan jangka panjang di Indonesia beregistrasi PK (Indonesia)," tulis Alvin.

Hingga Jumat (30/6/2023) siang, twit tersebut telah dijangkau lebih dari 643.000 kali dan disukai lebih dari 5.170 kali oleh pengguna Twitter.

Lantas, bagaimana penjelasan Alvin Lie mengenai twitnya tersebut?

Penjelasan Alvin Lie

Alvin mengatakan, setidaknya ada puluhan pesawat asing yang tidak teregistrasi PK (Indonesia) telah melayani penerbangan domestik selama berbulan-bulan.

Menurutnya, puluhan pesawat tersebut memiliki registrasi T7 dari San Marino dan N dari Amerika Serikat atau AS.

"Jadi, untuk pesawat yang dioperasikan untuk menerbangi rute-rute domestik di Indonesia itu seharusnya teregistrasi PK. Namun, kenyataannya banyak pesawat beregistrasi asing itu disewa jangka panjang melayani rute-rute di dalam negeri, tapi registrasinya tetap luar negeri," ujar Alvin, saat dihubungi Kompas.com, Jumat siang.

Alvin menyebutkan, pesawat asing yang berdomisili di Bandara Halim tersebut telah menyimpang dari peraturan, salah satunya terkait asas cabotage, yakni perlindungan terhadap pesawat yang beroperasi untuk rute domestik.

Selain itu, pesawat-pesawat asing yang beroperasi tanpa teregistrasi PK (Indonesia) juga telah merugikan negara karena ada bea masuk dan pajak yang tidak dibayarkan.

"Kisaran pada 30 (pesawat) itu yang terdeteksi, saya sempat mendapatkan datanya," beber Alvin.

Mengapa bisa masuk Indonesia?

Dia melanjutkan, pesawat-pesawat yang teregistrasi asing itu bisa masuk karena ada rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Dan kalau sudah dapat itu (rekomendasi), ya Kementerian Perhubungan hanya bisa mengizinkan walaupun itu sebetulnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Kendati demikian, Alvin memastikan, pesawat T7 dan N yang berdomisili di Indonesia itu bukanlah pesawat yang disewa oleh maskapai Garuda Indonesia untuk keperluan pengangkutan jemaah haji.

Sebab, pesawat untuk keberangkatan haji hanya melayani penerbangan luar negeri dan berada di Bandara Soekarno-Hatta.

"Bukan, yang disewa Garuda untuk keperluan haji itu ya mendaratnya di Soekarno-Hatta kan, untuk mengangkut haji dan titik-titik haji yang lain. Dan yang disewa Garuda itu khusus untuk angkutan haji keluar negeri bukan di dalam negeri," kata dia.

Kompas.com telah berupaya menghubungi Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Namun, hingga Jumat pukul 14.00 WIB, pesan WhatsApp yang dikirimkan tak kunjung mendapatkan balasan.