Pakaian Bekas Vs Kereta Rel Listrik

Satu di antara sekian banyak contoh kontradiksi yang bermunculan adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menolak impor pakaian bekas karena ada undang-undang yang melarang impor pakaian bekas.

Sementara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN malah bersemangat merencanakan impor kereta rel listrik bekas.

Kompas.com pada 8 Maret 2023, memberitakan bahwa Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan pihaknya mendukung upaya peremajaan sarana KRL yang tengah dilakukan KCI.

Dukungan Kemenhub sudah dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19 Desember 2022.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, impor KRL bekas perlu didukung seluruh kementerian. Sebab, kebutuhan KRL pengganti dibutuhkan guna mendukung kelancaran penggunaan transportasi massal di Jabodetabek.

"Saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan, untuk kita saling mendukung," ujarnya saat acara Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia di di St. Regis Hotel Jakarta.

Erick khawatir, jika impor KRL tidak direalisasikan, maka akan menyebabkan tiket KRL Jabodetabek menjadi mahal akibat kekurangan armada.

"Jangan kita justru tidak bersinergi, sehingga kembali justru angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," katanya.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum memberikan rekomendasi impor KRL bekas.

Menperin lebih mendorong KCI mengutamakan penggunaan kereta produksi dalam negeri, maka impor KRL bekas tidak dijadikan prioritas.

Di sisi lain, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, Kemenperin perlu mempertimbangkan impor KRL bekas mengingat adanya kebutuhan mendesak.

Ia mengatakan, KRL pengganti sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran mobilitas penumpang.

Sementara tidak terberitakan bahwa BPKP ikut campur urusan impor pakaian bekas, ternyata terberitakan bahwa BPKP tidak merestui impor kereta rel listrik.

Mungkin akibat para petinggi BPKP sudah memiliki mobil dinas maupun pribadi masing-masing sehingga tidak butuh kereta rel listrik. Mungkin.