Link dan Cara Pilih Logo IKN, Ada Hadiah Motor bagi Warga yang Beruntung

KOMPAS.com - Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ada lima logo IKN yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Lima logo tersebut merupakan hasil seleksi dari 500 peserta desain logo IKN yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI).

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pemerintah akan memilih 10 masyarakat yang beruntung untuk mendapatkan hadiah berupa motor listrik yang ditandatangani Jokowi.

Lantas, bagaimana cara memilih logo IKN tersebut?

Cara pilih logo IKN

Untuk berpartisipasi dalam pemilihan logo IKN, masyrakat harus mengakses laman www.ikn.go.id/pilihlogonusantara.

Berikut caranya:

• Kunjungi laman tersebut
• Klik "Pilih Logo Sekarang" yang berada di bawah lima pilihan logo IKN
• Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman baru
• Pilih salah satu logo yang disukai
• Klik "Pilih Logo". Anda juga bisa memilih "Putar Video" untuk menonton video di balik pembuatan logo itu
• Isi data yang diminta (nomor telepon dan provinsi)
• Centang persetujuan
• Klik "Pilih Logo"
• Masukkan nomor OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor Anda
• Klik "Submit"

Anda juga bisa membagikan hasil pilihan Anda di media sosial dengan mengetuk "Lihat Hasil Pilihanmu" setelah melakukan pemilihan.

Pemerintah memberikan batas waktu pemilihan logo IKN hingga 20 Mei 2023.

Nantinya, pemenang akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada akhir waktu pemilihan.

Peta resmi IKN Nusantara

Sementara itu, desainer logo yang terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 185 juta.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum lama ini telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang dan tata guna lahan IKN Nusantara.

Menteri PUPR Basuka Hadimuljono mengatakan, 63 persen dari total kawasan merupakan area hijau.

"Luas KIPP 6.600 hektar. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektar itu yang merupakan kawasan hijau," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

"Jadi (KIPP) masih di dalam koridor smart forest city," sambungnya.

Dalam peta tersebut, tampak kawasan hutan mengelilingi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN.

Istana Kepresidenan yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar menjadi kompleks terluas dalam KIPP.

Selain itu, terdapat Istana Wakil Presiden yang menempati lahan 14,58 hektar dan Gedung DPR/MPR menempati tanah seluas 41,81 hektar.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, dan Komisi Yudisial dibangun di lahan seluas 15,16 hektar.

Untuk gedung-gedung kementerian, diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1-5 hektar.