4 Dugaan Kebocoran Data yang Dibeber "Hacker" Bjorka

Hingga Minggu (11/9/2022) pagi, "Bjorka" trending di media sosial Twitter dan dibicarakan lebih dari 90,4 ribu kali.

Beragam tanggapan baik pro dan kontra muncul di media sosial mengenai aksi dari bjorka.

"ga terlalu percaya bjorka tapi seru aja liat yg lagi rame," ujar salah satu akun.

"i stand with u bjorka!!!" ujar akun yang lain.

Berikut sejumlah dugaan kebocoran data yang dibeberkan "Hacker" Bjorka:

1. Data pelanggan IndiHome

Dikutip dari Kompas.com, 21 Agustus 2022, Bjorka mengumumkan bahwa dirinya menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna IndiHome di situs Breached Forums.

Adapun data tersebut diungggah oleh Bjorka pada Sabtu 20 Agustus 2022.

Rincian informasi yang diduga milik pelanggan IndiHome ini berisi domain, platform, browser, URL, Google keyword, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, e-mail, gender, nama, NIK, dan sebagainya.

Terkait hal ini, Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono mengatakan, Telkom sedang memeriksa data 26 juta pelanggan IndiHome yang diduga bocor.

"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan terkait kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome, dapat kami sampaikan, kami tengah melakukan koordinasi internal untuk mengecek dan memastikan validitas data dimaksud," kata Pujo, dikutip dari Kompas.com, Senin (22/8/2022).

File tersebut menurutnya berisi 1,3 miliar data Kartu SIM yang terdiri dari beberapa jenis data pelanggan, seperti data nomor telepon, nomor KTP (NIK), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor telepon.

Bjorka sendiri menjual data kartu SIM ini dengan harga Rp 745 juta (50.000 dollar AS) dengan metode pembayaran menggunakan mata uang kripto Bitcoin atau Ethereum.

Terkait ini, Kominfo membantah bahwa masalah kebocoran data datang dari kesalahan sistem internal.

Kominfo mengklaim pihaknya tidak punya database registrasi kartu SIM.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," demikian keterangan Kominfo dikutip dari Kompas.com, 2 September 2022.

3. Data KPU RI

Pada 6 September 2022, Bjorka kembali membeberkan mengenai adanya kebocoran data sekitar 105 juta penduduk Indonesia.

Adapun Bjorka kembali menjual data tersebut di forum online Breached Forums.

Bjorka menyebut bahwa sumber kebocoran data ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam kebocoran data yang diklaim dari KPU RI ini Bjorka mengaku memiliki data 105.003.428 penduduk meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan usia.

Data ini disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan keaslian data, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.

Dikutip dari Kompas.com, 10 September 2022, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019-2021.

Salah satu dokumen surat yang diunggah ini diduga berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta diokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," demikian yang tertulis di dalam forum itu.

Bjorka menjelaskan bahwa pihaknya telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte dalam bentuk data terkompres.

Sejumlah contoh dokumen juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul, antara lain: "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana", "Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup" dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019".

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, tidak ada isi surat apapun yang terkena peretasan.

"Tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack. Namun upaya-upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum," tutur Heru.

Dikutip dari Kompas.com, 10 September 2022, Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto juga menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden telah bocor.

"Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran," ujarnya.

Dia mengatakan, penanganan dokumen BIN dilakukan agar tetap aman.

Wawan menegaskan, surat untuk presiden diberi pengaman khusus.

"Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor," tegasnya.