Jangan Khawatir soal Utang Indonesia

Antara lain pada tahun 1998 di kota Solo, saya bersama DR. Sri Mulyani menjadi pembicara sebuah seminar yang disponsori seorang pengusaha muda bernama Joko Widodo.

Saya mengagumi mbak Sri (demikian pada waktu itu saya memanggil beliau) berani mengkritik kebijakan ekonomi Orba bukan sekadar emosional asbun seperti saya, namun benar-benar dilengkapi data-data ilmiah yang aktual maka sepenuhnya dapat dipertanggung-jawabkan keilmiahannya.

Pada masa menjadi Menkeu Presiden SBY, mbak Sri tidak ABS sebab berani bilang yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah.

Berulang kali mbak Sri menolak anggaran biaya yang oleh mbak Sri dianggap pemborosan dan Presiden SBY selalu berpihak kepada mbak Sri.

Maka pada masa kepresidenan SBY utang negara Indonesia berkisar sekitar nilai angka yang jauh di bawah Februari 2022.

Semua itu membuktikan bahwa DR. Sri Mulyani memiliki sense of crisis yang sangat peka terhadap utang negara sehingga beliau memang layak dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di dunia.

Kompas.com 15 April 2022 memberitakan utang RI tembus ambang batas Rp 7.000 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia.

Kurang jelas apakah angka lebih dari tujuh kuadriliun itu sudah termasuk pembengkakan biaya instalasi kereta api cepat Jakarta-Bandung meski dapat dipastikan pasti belum termasuk biaya pembangunan Ibu Kota Baru yang masih sedang sibuk dicari sumbernya.

Syukur Alhamdulillah, DR Sri Mulyani menghibur dengan jaminan bahwa posisi utang negara masih terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali.

Rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

Meski begitu, bendahara negara Indonesia ini tetap mewaspadai gagal bayar utangnya Sri Lanka sebesar 51 miliar dollar AS atau setara dengan “hanya” Rp 732 triliun (kurs Rp 14.371).

Beberapa langkah pengelolaan utang secara prudent pun sudah disiapkan, baik untuk tahun ini dan tahun depan untuk mencapai target konsolidasi fiskal menekan defisit di bawah 3 persen pada 2023.

Di tahun 2022, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengoptimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 alih-alih menarik utang baru.

Selain itu, memanfaatkan skema kerja sama berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB III yang masih berlanjut hingga tahun 2022.

Sampai dengan Februari 2022, BI telah membeli surat utang pemerintah Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.

Lewat skema-skema tersebut, penarikan utang pemerintah sudah susut sekitar Rp 100 triliun pada Maret 2022 dari target semula. Sebelumnya, penarikan utang juga sudah turun 66,1 persen pada Februari 2022.

Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang di bulan itu sebesar Rp 92,9 triliun atau 9,5 persen dari target APBN Rp 973,6 triliun.

Pembiayaan menyusut dari Rp 273,8 triliun di Februari tahun 2021 berdampak positif kepada posisi imbal hasil (yield) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global akibat pagebluk Corona yang kemudian diperparah invasi Rusia ke Ukrania.

Maka kita semua dapat legowo menyerahkan nasib bangsa, negara dan rakyat sepenuhnya kepada DR Sri Mulyani Indrawati agar Indonesia tidak bangkrut seperti Sri Lanka dan Pakistan segera disusul Nepal yang sedang antre menunggu giliran dituntut oleh para debt collector Republik Rakyat China agar segera bisa melunaskan utang Republik Rakyat China sendiri.

Perlu diketahui bahwa RRChina merupakan negara dengan utang terbanyak dan terbesar di planet bumi masa kini. Jauh lebih besar dan lebih banyak ketimbang utang Indonesia.

Pendek kata kita semua tidak perlu khawatir soal utang Indonesia! MERDEKA!