Sederet Jabatan Megawati dari Jokowi: Ketua BRIN hingga Duta Pancasila

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Perpres ini salah satunya menegaskan terkait penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat.

Sebelum ditunjuk sebagai pembina Duta Pancasila Paskibraka, Megawati selama pemerintahan Jokowi telah menduduki sejumlah jabatan.

Berikut ini berbagai jabatan Megawati yang diberikan oleh Jokowi.

1. Duta Pancasila Paskibraka

Jabatan ini ada setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Dikutip dari Kompas.com 13 April 2022, aturan tersebut ditandatangani pada 5 April 2022, dengan salah satu isinya menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat.

Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan atau menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

Paskibraka bertugas pada upcara bendera pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Sementara Purnapaskibraka adalah paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Di pasal selanjutnya yakni pasal 9 disebut purnapaskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila.

Pengangkatan purnapaskibraka menjadi Duta Pancasila ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan iddeologi Pancasila (BPIP).

2. Dewan Pengarah BPIP

Sebelumnya pada 22 Maret 2018, Jokowi melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pelantikan sebenarnya telah dilakukan Jokowi pada Juni 2017 lalu. Namun saat itu BPIP masih berstatus Unit Kerja Presiden (UKP).

Jokowi kemudian meningkatkan status UKP menjadi Badan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Jadi badan setingkat menteri,” kata Said Aqil yang juga diangkat sebagai anggota dewan pengarah BPIP dikutip dari Kompas.com 21 Agustus 2018.

Menurut Said saat itu, BPIP memiliki tugas besar untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

Tujuannya yaitu untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara ke dalam sistem pemerintahan. Dengan begitu, program Presiden dengan kepala daerah bisa seiring sejalan.

3. Dewan Pengarah BRIN

Selanjutnya, Jokowi juga melantik Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 13 Oktober 2021 lalu.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional masing-masing, satu, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua," demikian isi keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti dikutip dari Kompas.com 13 Oktober 2021.

Selengkapnya, berikut daftar lengkap Dewan Pengarah BRIN:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua
2. Menteri Keuangan sebagai wakil ketua
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai wakil ketua
4. Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai sekretaris
5. Profesor Emil Salim sebagai anggota
6. Profesor I Gede Wenten sebagai anggota
7. Bambang Kesowo sebagai anggota
8. Profesor Adi Utarini sebagai anggota
9. Profesor Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota
10. Tri Mumpuni sebagai anggota. 

(Sumber: Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa | Editor: Bagus Santosa, Diamanty Meiliana, Kristian Erdianto)